Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta masa kampanye pemilu disunat. Bila terlalu lama, masa kampanye berdampak negatif, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Di antaranya adalah menguatnya politik identitas di dalam kampanye pemilu. Sasarannya adalah pemilih yang masih belum menentukan pilihan," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Dampak lainnya juga terasa di media sosial yang menjadi ruang hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Konten kampanye yang positif dan bermanfaat kalah dengan kampanye jahat.

"Kemudian praktik politik uang masih menjadi persoalan di dalam kampanye pemilu. Potensi pelanggaran pemilu ini juga bersamaan dengan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum," tambah Titi.

Atas temuan itu, Perludem merekomendasikan agar penyelenggara pemilu memiliki definisi ataupun konsep mengenai kampanye dan media sosial. Dengan begitu, pengawasan kampanye di media sosial menjadi lebih efektif.

Baca: Polri Sebut Hoaks 'Meluntur' Seusai Pemilu

Waktu kampanye yang cukup panjang perlu dikurangi juga agar masyarakat tidak merasa jenuh. Pada Pemilu 2019, masa kampanye terhitung selama lima bulan sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

"Apalagi jika durasi kampanye digunakan untuk menyebarkan kampanye hitam atau berita bohong," imbuh Titi.

Selain itu, literasi digital perlu dilakukan kepada pubik agar mampu menyaring berita benar atau berita bohong. Titi menyebut platform media sosial perlu dilibatkan untuk menurunkan konten-konten negatif.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))