Jakarta: Penyidik Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri Kompol Ronald Sipayung menyebut jumlah hoaks cenderung menurun usai pemilu. Berita bohong yang sebelumnya marak, memudar seiring dengan Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Satu dua bulan ini terjadi penurunan signifikan," katanya dalam focus group discussion 'Hoax dalam Pemilu 2019' di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2019. 

Ronald membeberkan kejahatan siber terutama penyebaran hoaks terus terjadi sepanjang 2015-2019. Intensitasnya pun meningkat. Bahkan semester pertama 2019, polisi menangani 2.800 kasus kejahatan siber. 

Dari 2.800 kasus kejahatan siber, 1.005 di antaranya merupakan gugatan kasus hoaks dan ujaran kebencian.

Baca juga: Penanganan Hoaks Tak Boleh Lebih dari Empat Jam

"Tren yang kita lihat, jumlah itu sebagian besar berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan pesta demokrasi," kata dia.

Ronald mengatakan lonjakan hoaks bahkan sudah terjadi sejak September 2018. Periode tersebut bertepatan dengan dimulainya tahapan kampanye Pemilu 2019. 

Ia menyebut mayoritas hoaks disebarkan melalui media sosial. Facebook menjadi jejaring paling efektif mendukung suburnya pertumbuhan hoaks disusul Twitter dan Instagram. 

Lebih lanjut, kata Ronald, pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan dengan menangkap dan memproses produsen hoaks. Namun langkah polri hanya sebatas itu, sebab untuk memblokir akun penyebar hoaks merupakan wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Dalam perkara ini kita lebih mengutamakan (pengusutan) kepada pelaku sebagai kreator. Salah satunya kasus surat suara tercoblos di dalam kontainer," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))