Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Jokowi: Urusan DPR
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan urusan wacana hak kecurangan Pemilu 2024. Ia enggan banyak berkomentar.
"Itu urusan DPR," ujar Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 4 Maret 2024.
Jokowi juga enggan menanggapi jauh ihwal hak angket yang dapat terealisasi saat DPR kembali bersidang usai reses, Selasa, 5 Maret 2024. Kepala Negara meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada DPR.
"Silakan tanyakan ke DPR," ujarnya.
Wacana hak angket kecurangan pemilu berpotensi bergulir di DPR. Partai koalisi pendukung capres nomor 1 dan 3 sejauh ini satu suara menggulirkan hak angket kecurangan pemilu.
Teranyar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap mendukung usul hak angket DPR yang pertama kali diinisiasi calon presiden Ganjar Pranowo. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.
"Ini bukan soal menang dan kalah, ini bukan soal sekadar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat Pemilu kemarin, ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu," kata Romahurmuziy dalam keterangannya, Rabu, 28 Februari 2024.
Romahurmuziy juga membantah bahwa PPP sudah berancang-ancang meninggalkan Ganjar Pranowo dan hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.
Rekan koalisi PPP, yakni PDI Perjuangan juga memberi sinyal setuju usulan hak angket. Begitu pula partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, seperti NasDem, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Itu urusan DPR," ujar Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 4 Maret 2024.
Jokowi juga enggan menanggapi jauh ihwal hak angket yang dapat terealisasi saat DPR kembali bersidang usai reses, Selasa, 5 Maret 2024. Kepala Negara meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada DPR.
"Silakan tanyakan ke DPR," ujarnya.
| Baca juga: Kesal Dicecar Ihwal Kenaikan Harga Beras, Jokowi: Jangan Tanyakan ke Saya |
Wacana hak angket kecurangan pemilu berpotensi bergulir di DPR. Partai koalisi pendukung capres nomor 1 dan 3 sejauh ini satu suara menggulirkan hak angket kecurangan pemilu.
Teranyar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap mendukung usul hak angket DPR yang pertama kali diinisiasi calon presiden Ganjar Pranowo. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.
"Ini bukan soal menang dan kalah, ini bukan soal sekadar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat Pemilu kemarin, ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu," kata Romahurmuziy dalam keterangannya, Rabu, 28 Februari 2024.
Romahurmuziy juga membantah bahwa PPP sudah berancang-ancang meninggalkan Ganjar Pranowo dan hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.
Rekan koalisi PPP, yakni PDI Perjuangan juga memberi sinyal setuju usulan hak angket. Begitu pula partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, seperti NasDem, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
