Perolehan Suara Versi Kubu Prabowo Ditolak
Ilustrasi sidang MK - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak penghitungan suara versi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam dalil permohonan, kubu Prabowo mengklaim kemenangan sejumlah 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
"Mahkamah berpendapat dalil pemohon aquo tersebut tidak beralasan menurut hukum," kata hakim anggota Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 27 Juni 2019.
Arief menuturkan dalam dalilnya kubu Prabowo menyebut memiliki perbedaan hitungan hasil rekapitulasi nasional suara dalam negeri dan luar negeri dengan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, setelah Mahkamah mencermati ternyata yang didalilkan sebenarnya penambahan suara pada pihak terkait bukan perbedaan angka pada suara pemohon.
Untuk menguatkan itu, pemohon melampirkan bukti-bukti. Tapi, kata Arief, setelah dicermati pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi.
"Untuk provinsi yang hasil rekapitulasi dilampirkan sebagai bukti selain dokumen model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai scan C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan merupakan salinan C1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi pemohon di TPS," tutur Arief.
Arief menambahkan pemohon juga tidak menguraikan di dalam dalilnya ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi model C1 atau keberatan dari saksi pemohon dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut.
"Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas selain dalil pemohon merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas karena secara khusus tidak menujukkan di mana terjadi perbedaan hasil penghitungan tersebut pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah," tandas Arief.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan seluruh rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di 34 provinsi se-Indonesia, Selasa, 21 Mei 2019. Pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan data yang dihimpun Medcom.id selama proses rekapitulasi nasional dalam negeri, paslon 01 mengumpulkan 85.036.828 suara atau 55,41 persen, sementara paslon 02 mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,48 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Mahkamah berpendapat dalil pemohon aquo tersebut tidak beralasan menurut hukum," kata hakim anggota Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 27 Juni 2019.
Arief menuturkan dalam dalilnya kubu Prabowo menyebut memiliki perbedaan hitungan hasil rekapitulasi nasional suara dalam negeri dan luar negeri dengan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, setelah Mahkamah mencermati ternyata yang didalilkan sebenarnya penambahan suara pada pihak terkait bukan perbedaan angka pada suara pemohon.
Untuk menguatkan itu, pemohon melampirkan bukti-bukti. Tapi, kata Arief, setelah dicermati pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi.
"Untuk provinsi yang hasil rekapitulasi dilampirkan sebagai bukti selain dokumen model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai scan C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan merupakan salinan C1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi pemohon di TPS," tutur Arief.
Arief menambahkan pemohon juga tidak menguraikan di dalam dalilnya ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi model C1 atau keberatan dari saksi pemohon dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut.
"Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas selain dalil pemohon merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas karena secara khusus tidak menujukkan di mana terjadi perbedaan hasil penghitungan tersebut pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah," tandas Arief.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan seluruh rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di 34 provinsi se-Indonesia, Selasa, 21 Mei 2019. Pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan data yang dihimpun Medcom.id selama proses rekapitulasi nasional dalam negeri, paslon 01 mengumpulkan 85.036.828 suara atau 55,41 persen, sementara paslon 02 mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,48 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
