Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pihaknya kekurangan tenaga mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya selama masa kampanye. Sebab, pemerintah bakal menghapus pegawai honorer pada 28 November yang bertepatan dengan dimulainya kampanye.

Bagja mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Abdullah Azwar Anas terkait permasalahan tersebut. Tapi, belum ada jawaban yang diterima Bawaslu. 

Bagja berharap para tenaga honorer Bawaslu dapat diperpanjang masa kerjanya. Sehingga, Bawaslu memiliki payung hukum menggunakan tenaga pegawai honorer.

"Kalau kita gunakan anggaran pemerintah, APBN (untuk menggaji honorer), nanti diperiksa BPK, ini apa dasar hukumnya?" kata Bagja saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 17 Juni 2023.
 

Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu Tak Didesain untuk Kampanye Pemilu 2024

Bagja menyampaikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Bawaslu berjumlah tujuh ribuan orang. Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di  Bawaslu hanya 130 orang. 

"Jika PPNPN dihapus, praktis Bawaslu bakal kesulitan mengawasi pelaksanaan kampanye," ungkap dia.

Terpisah, Direktur Perludmen Khoirunnisa Nur Agustyanti menegaskan penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan sekretariat yang kuat, termasuk dari para staf. Sebab, fungsi administrasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan sekretariat yang kuat.

"Memang Bawaslu harus memiliki penghitungan dan alokasi yang wajar berapa banyak yang mereka butuhkan untuk proses pengawasan Pemilu 2024," katanya. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))