Jakarta: Demokrasi Indonesia dinilai tengah bermasalah. Hal itu disebabkan karena berkembangnya narasi politik budak cinta (bucin) dan receh saat ini.

Hal itu disampaikan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Meilanie Buitenzorgy, dalam diskusi bertajuk Problematika dan Kontekstualisasi Demokrasi Indonesia Terkini. Diskusi tersebut dihelat Pengurus Ikatan Mahasiswa Kehutanan (Sylva) Indonesia cabang IPB.

"Semuanya dimulai sejak 2014 hingga 2019, memunculkan polarisasi di tengah rakyat. Muncul istilah cebong sebagai simbol pendukung Pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo), lalu kampret dan Kadrun untuk pendukung Prabowo (Prabowo Subianto)," kata Meilanie melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Desember 2023.

Meilanie menyampaikan politik bucin terus terjadi setelah pesta demokrasi selesai hingga berlanjut dalam kejidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat hanya menilai suatu kebijakan pemerintah atas dasar suka atau tidak.

“Ujungnya obyektivitas rakyat menjadi tak jelas. Seandainya seorang pendukung pemerintahan merasa kebijakan pemerintah sebenarnya salah, tapi ia tak berani mengkritisi karena takut dianggap kampret. Jadi inilah yang merusak demokrasi,” urai Meilanie.

Sedangkan politik receh terinspirasi dari pemenangan Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Kedua pasangan calon (paslon) pilpres di Filipina itu menggunakan politik gimik dalam kampanyenya.
 

Baca juga: Anies Promosikan Kebebasan Lewat Kaus Wakanda No More, Indonesia Forever

Namun, Sara dan Bongbong punya rekam jejak yang positif. Sarah bisa menyelesaikan dua periode pemerintahan sebagai kepala daerah sebelum maju pilpres. Sedangkan Bongbong tak pernah terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM semasa Ferdinand Marcos.

Menurut Meilanie, hal berbeda justru terjadi di Indonesia. Sebab, mampu mengemas kandidat yang punya catatan negatif dikemas menjadi positif melalui gimik.

“Ini berarti Indonesia lebih hebat dari sisi marketing politik, karena bisa memasarkan produk yang sebenarnya lebih jelek daripada itu dan sekarang memimpin elektabilitas berdasar hasil berbagai lembaga survei. Ini kekhawatiran kita, paslon terburuk justru leading,” sebut dia.

Menurut Meilanie, hal itu bisa dihindari. Jika, pemerintah membentuk pengadilan HAM terkait kasus masa lalu.

Sementara itu, aktivis Jaga Gerakan Pemilu Airlangga Pribadi menyinggung beberapa hal dalam Debat Pertama Pilpres 2024. Pertama, soal politisasi pelanggaran HAM yang disinggung Capres Ganjar Pranowo.

“Saya terkejut saat debat tadi malam, ada pertanyaan soal kasus penghilangan aktivis. Ini disebut kejahatan yang dianggap hal lumrah. Dan kelumrahan itu menjadi virus menyebar kemana-mana. Orang bicara banyak keluarga yang anak, bapak, saudaranya tidak kembali, malah dianggap politisasi,” urai Airlangga.

Dia juga mempersoalkan pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disinggung Capres Anies Baswedan. Menurut dia, persoalan itu tak bisa dianggap enteng.

“Ada seorang Gen Z naik menjadi cawapres dengan bantuan roamg dalam. Sementara kita tahu kawan-kawan Gen Z yang bertahun-tahun bekerja mengkritisi UU Ciptaker dan melawan pelemahan demokrasi, malah dicap taliban atau mengalami represi,” ungkap dia.

Ia lalu mengingatkan bahwa para pendiri bangsa, sudah menyepakati bahwa Indonesia untuk semua. Seorang presiden jangan sampai dengan mudah dan dengan segala cara menjadikan anaknya menjadi penerusnya. 

“Karena yang kita bangun adalah republik, bukan kerajaan, bukan monarki, apalagi republik rasa kerajaan,” tegas Airlangga.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))