Usulan Dana Pilkada 2024 Papua Barat Belum Disepakati
Kepala Badan Provinsi Papua Barat Thamrin Payapo saat diwawancara awak media di Manokwari. Antara/Fransiskus Salu Weking
Manokwari: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat menyebut dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat belum disepakati.
Kepala Kesbangpol Papua Barat, Thamrin Payapo, mengatakan pembahasan tahap pertama soal dana hibah pilkada sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu.
"Hanya saja nilainya belum ketemu jadi belum ada kesepakatan," kata Thamrin di Manokwari, Jumat, 20 Oktober 2023.
Dia menjelaskan dana hibah pilkada yang diusulkan oleh KPU Papua Barat sebanyak Rp210 miliar, namun kemampuan finansial pemerintah daerah hanya Rp190 miliar.
Dana hibah tersebut sudah dilakukan rasionalisasi secara internal KPU, sehingga mengalami penurunan dari usulan sebelumnya yakni Rp285 miliar.
"Kalau KPU sudah sepakat dengan nilai yang pemerintah ajukan, maka tunggu pak gubernur yang putuskan," jelas Thamrin.
Menurut dia bilamana pemerintah provinsi dan KPU sudah sepakat, maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Setelah itu pemerintah provinsi segera merealisasikan 40 persen dari dana hibah penyelenggaraan pilkada sebelum akhir tahun 2023. "Kami pemerintah siap tapi nilainya harus disepakati sesuai kemampuan keuangan daerah dulu," ungkap Thamrin.
Ia melanjutkan pemerintah provinsi juga sementara menghitung kebutuhan dana pengamanan Pemilu 2024 yang diproyeksi mencapai Rp70 miliar. Kemudian dana hibah pengawasan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat lebih kurang Rp90 miliar.
Menurutnya pelaksanaan pemilu serentak bermaksud agar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih efisien.
Misalnya pemerintah kabupaten mengakomodasi kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan pemerintah provinsi menanggung honor petugas adhoc pemilu. "Papua Barat siap mendanai Pemilu Serentak 2024. Bapak gubernur sudah sampaikan ke Mendagri," bebernya.
Sementara Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama KPU kabupaten se-Papua Barat guna membahas kebutuhan pemilu.
Keputusan rapat nantinya dipaparkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang kemudian diputuskan dalam rapat sharing anggaran Pemilu Serentak 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Kepala Kesbangpol Papua Barat, Thamrin Payapo, mengatakan pembahasan tahap pertama soal dana hibah pilkada sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu.
"Hanya saja nilainya belum ketemu jadi belum ada kesepakatan," kata Thamrin di Manokwari, Jumat, 20 Oktober 2023.
| Baca: 275 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Pemilu 2024 di Jatim
|
Dia menjelaskan dana hibah pilkada yang diusulkan oleh KPU Papua Barat sebanyak Rp210 miliar, namun kemampuan finansial pemerintah daerah hanya Rp190 miliar.
Dana hibah tersebut sudah dilakukan rasionalisasi secara internal KPU, sehingga mengalami penurunan dari usulan sebelumnya yakni Rp285 miliar.
"Kalau KPU sudah sepakat dengan nilai yang pemerintah ajukan, maka tunggu pak gubernur yang putuskan," jelas Thamrin.
Menurut dia bilamana pemerintah provinsi dan KPU sudah sepakat, maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Setelah itu pemerintah provinsi segera merealisasikan 40 persen dari dana hibah penyelenggaraan pilkada sebelum akhir tahun 2023. "Kami pemerintah siap tapi nilainya harus disepakati sesuai kemampuan keuangan daerah dulu," ungkap Thamrin.
| Baca: Polda Kalsel Siagakan 6 Ribu Personel Amankan Pemilu 2024
|
Ia melanjutkan pemerintah provinsi juga sementara menghitung kebutuhan dana pengamanan Pemilu 2024 yang diproyeksi mencapai Rp70 miliar. Kemudian dana hibah pengawasan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat lebih kurang Rp90 miliar.
Menurutnya pelaksanaan pemilu serentak bermaksud agar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih efisien.
Misalnya pemerintah kabupaten mengakomodasi kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan pemerintah provinsi menanggung honor petugas adhoc pemilu. "Papua Barat siap mendanai Pemilu Serentak 2024. Bapak gubernur sudah sampaikan ke Mendagri," bebernya.
Sementara Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama KPU kabupaten se-Papua Barat guna membahas kebutuhan pemilu.
Keputusan rapat nantinya dipaparkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang kemudian diputuskan dalam rapat sharing anggaran Pemilu Serentak 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
