Soal Hak Angket, PDIP: Pemerintah Tak Usah Khawatir
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat meminta pemerintah tak khawatir perihal hak angket yang bakal digulirkan di DPR. Hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jadi pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Anggota Komisi IV itu mengatakan pemerintah mestinya menyambut positif upaya pengguliran hak angket. Dia berharap pemerintah bisa merespons dengan baik.
"Kita ingin pemerintah bisa memberikan jawaban, bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat, di kalangan akademisi, mahasiswa, itu bisa dinetralisir, bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, dengan cara seperti itu, rakyat bisa melihat pemilu itu berjalan secara baik," ujar Djarot.
Hak angket, kata dia, dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Sebab, isu kecurangan pemilu cukup meluas.
"Proses hak angket bukan proses yang instan, yang singkat. Jadi cukup panjang, cukup panjang ya. Ini merupakan momentum bagi kita meningkatkan kualitas demokrasi kita," ucap Djarot.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Jadi pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Anggota Komisi IV itu mengatakan pemerintah mestinya menyambut positif upaya pengguliran hak angket. Dia berharap pemerintah bisa merespons dengan baik.
"Kita ingin pemerintah bisa memberikan jawaban, bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat, di kalangan akademisi, mahasiswa, itu bisa dinetralisir, bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, dengan cara seperti itu, rakyat bisa melihat pemilu itu berjalan secara baik," ujar Djarot.
Hak angket, kata dia, dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Sebab, isu kecurangan pemilu cukup meluas.
"Proses hak angket bukan proses yang instan, yang singkat. Jadi cukup panjang, cukup panjang ya. Ini merupakan momentum bagi kita meningkatkan kualitas demokrasi kita," ucap Djarot.
| Baca Juga: PDIP Menunggu Langkah Konkret Parpol Lain Terkait Hak Angket |
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
