Jakarta: Salah satu saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Hairul Anas Suaidi menemukan sejumlah temuan kecurangan dalam pemilu yang terekam dalam robot yang dibuatnya. Hal itu ia sampaikan saat bersaksi dihadapan majelis hakim dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Robot yang ia berikan nama Robot Tidak Ikhlas itu, menemukan beberapa bukti kecurangan pasca hari pencoblosan. Bukti yang berhasil didapat dalam sistem informasi hitung (Situng ).
 
"Jadi bukan hanya angkanya tapi juga halaman situsnya itu termasuk paychart, sampai ke halaman bawah. Jadi saya membuat robot itu, sehingga saya punya back up hampir setiap menit kita punya halaman-halaman KPU yang kita gali sampai halaman TPS. Jadi, kalau ada perubahan di satu TPS pernah diubah kita punya rekamannya," ujarnya dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 20 Juni 2019.

Hasil temuan robotnya tersebut telah ia serahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. Hingga akhirnya Bawaslu mengambil sikap agar KPU dapat memperbaiki Situng.

"Saya sudah pernah bersaksi di Bawaslu dan Bawaslu memutuskan untuk perbaikan situng. Saya sebagai saksi ahli di situ dan saya mengungkapkan situng memiliki banyak kekurangan," tambahnya.

Selain itu, sejumlah temuan kecurangan dari robotnya itu ia klasifikasi menjadi dua kategori. Temuan pertama terdapat data yang tidak sesuai dengan aspek matematis.

"Misalnya jumlah suara sah 01 ditambah suara sah 02 tidak sama dengan suara sah misalnya. Banyaklah penjumlahan yang tidak sesuai" tuturnya.
 
Lalu temuan yang kedua adanya indikasi data yang telah dipermainkan oleh manusia. Seperti jumlah pemilih dari pasangan capres-cawapres 01 melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Contoh kedua misalnya TPS yang perolehannya untuk 01 dan 02 dalam bahasanya dinolkan karena pernah diisi. Kalau dilihat itu di halaman TPS nya itu sudah 100 persen. Artinya sudah pernah diisi. Tetapi isinya 0-0. Itu sangat banyak. Kalau boleh saya buka catatan supaya lebih komperhensif. Jadi hal-hal yang di luar logika menurut saya," kata Anas. 

Terkait yang kesalahan matematis, Anas menemukan suara sah dan suara tidak sah tidak sama dengan suara total. "Ini sebagai contoh kita temukan ada 10.595 kasus," kata Anas. 

Selain itu, saksi juga menemukan data yang semua datanya nol. Lantaran semua datanya pernah diisi, memiliki time stamp.

"Ini ada lagi analisa saya. Satu kolom kosong selain jumlah suara tidak sah. Artinya ini pasti menyalahi. Kalau suara sah boleh kosong tapi yang lain tidak boleh kosong. Ini ada sejumlah 9.313 TPS sampai 15 Juni," pungkas Anas.

Sebelumnya, Komisioner KPu Viryan Azis mengatakan, fungsi situng sebenarnya bukan pedoman hasil akhir penghitungan suara. "Penyelenggara juga tidak menggunakan hasil penghitungan suara yang tercantum di situng," kata Viryan beberapa waktu lalu.

Viryan melanjutkan, situng hanya sebagai pemantauan kinerja penyelenggara yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, tidak bisa dimungkiri, memang masih terjadi kecurangan, termasuk kesalahan dalam hal penginputan data. KPU membuat situng itu dengan harapan untuk menyampaikan transparansi.

Selain itu, situng juga untuk memberikan kesempatan kepada warga agar bisa melihat daerah mana saja yang sudah melakukan penghitungan suara. Ketika penetapan pemenang pemilu dilakukan KPU, situng sebenarnya belum bisa disebut selesai 100 persen.

Sebab, fungsi situng memang hanya sementara. Saat penghitungan suara manual dilakukan, KPU juga tidak memiliki kewajiban memperbarui data mereka di situng, meskipun hasil di situng dan penghitungan manual berbeda.

"Karena situng sifatnya hanya alat bantu sementara," ucap Viryan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DMR))