Jakarta: Kontestasi Pemilu 2024 dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Cawe-cawe presiden yang tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi, atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat justru terjadi di era Presiden Joko Widodo.

"Fakta ketidaknetralan Presiden, dengan cawe-cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi kita," ujar perwakilan Komite penyelamat pemilu jurdil dan bermartabat alumni alumni Universitas Mataram (Unram), Sirra Prayuna, dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Februari 2024.

Sirre menjelaskam campur tangan Jokowi dimulai dari kasus Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Kemudian, pembagian bansos.

"Berangkat dari itu, kami komite penyelamat pemilu jurdil dan bermartabat alumni Universitas Mataram mendesak kepada Presiden Jokowi untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu," ujar dia.

Dengan begitu, kata dia, Presiden Jokowi akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinan hingga akhir masa jabatannya. 

Di saat-saat akhir pemilu ini, pihaknya tidak ingin melihat, mendengar, dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan Presiden Jokowi.  

"Dalam hal Presiden tidak dapat bersikap netral dan demokratis, kami mendesak agar Presiden mungundurkan diri," ujar dia.
 

Baca Juga: Unhas Ingatkan Presiden Kembali ke Koridor Demokrasi

Anggota komite penyelamat pemilu jurdil dan bermartabat alumni Unram terdiri dari Sirra Prayuna, Imron, Isdiyanto, Edy Irsam, Joko Suhartono, Didi Aulia Harahap, Muhammad Syafiq  Khan, Edi Irwan, Andi Kurniawan, dan Hermansah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))