MK Diminta Batalkan Pasal Pembatasan Hasil Hitung Cepat
Ilustrasi: Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan terkait gugatan uji materi terkait aturan publikasi hasil survei dan hitung cepat (quick count) pada Pemilu Serentak 2019. MK diminta membatalkan pasal yang digugat.
"Berharap MK memutus seperti pada putusan-putusan sebelumnya, yaitu membatalkan semua pasal-pasal membatasi, melarang survei di hari tenang dan quick count dipublikasi sebelum pukul 15.00 WIB," kata Andi Syafrani selaku kuasa hukum penggugat kepada Medcom.id, Selasa, 16 April 2019.
Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sebelumnya mengajukan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK dengan nomor perkara 24/PUU-VII/2019. Sedangkan perkara 25/PUU-VII/2019 diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).
Mereka menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang.
Kemudian, aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya. Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945.
Menurut Andi, aturan itu turut merugikan pihak lembaga survei. Selain itu, hak menyampaikan informasi ilmiah terkesan dibatasi.
"Padahal tidak ada bukti survei berpengaruh terhadap pilihan warga. Apalagi dapat menimbulkan potensi kerusuhan dan sebagainya," ujar Andi.
Baca: Pelarangan Publikasi Hasil Survei dan Hitung Cepat Digugat
Dia menambahkan, pembatasan ini berpotensi munculnya hoaks seputar hasil pemilu. Karena penghitungan di wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) dan Waktu Indonesia Tengah (WITA) berjalan lebih dulu dibandingkan di WIB.
Sebelumnya, KPU menjadwalkan pemungutan suara akan selesai pada pukul 13.00 waktu setempat. Lembaga survei baru bisa merilis hasil quick count sekitar pukul 15.00 WIB. Hal ini bertujuan agar quick count tidak memengaruhi pemilih yang belum mencoblos di provinsi lain.
"Ini soal konsistensi putusan MK yg sejauh ini belim ada alasan logis dan yuridis untuk mengubahnya. Sudah ada tiga putusan MK yang sama soal ini dan semuanya menyatakan kebebasan informasi tidak dapat dibatasi, belum ada bukti akurat soal survei dan quick count mengganggu tahapan dan hasil pemilu," ujar Andi.
Baca: Aturan Hitung Cepat Dianggap Melanggar Hak Masyarakat
Sidang perdana gugatan uji materi UU tentang pemilu telah digelar 2 April 2019. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dipimpin Hakim MK Arief Hidayat. Ia didampingi dua hakim MK, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih.
Kuasa hukum AROPI Veri Junaidi sebelumnya meminta agar kepada MK untuk mempercepat penyelesaian perkara ini. Terlebih, hari pemungutan suara semakin dekat.
"Memohon percepatan perkara ini, sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilu dan memasuki masa tenang dan pemungutan suara," ujar Veri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Berharap MK memutus seperti pada putusan-putusan sebelumnya, yaitu membatalkan semua pasal-pasal membatasi, melarang survei di hari tenang dan quick count dipublikasi sebelum pukul 15.00 WIB," kata Andi Syafrani selaku kuasa hukum penggugat kepada Medcom.id, Selasa, 16 April 2019.
Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sebelumnya mengajukan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK dengan nomor perkara 24/PUU-VII/2019. Sedangkan perkara 25/PUU-VII/2019 diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).
Mereka menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang.
Kemudian, aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya. Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945.
Menurut Andi, aturan itu turut merugikan pihak lembaga survei. Selain itu, hak menyampaikan informasi ilmiah terkesan dibatasi.
"Padahal tidak ada bukti survei berpengaruh terhadap pilihan warga. Apalagi dapat menimbulkan potensi kerusuhan dan sebagainya," ujar Andi.
Baca: Pelarangan Publikasi Hasil Survei dan Hitung Cepat Digugat
Dia menambahkan, pembatasan ini berpotensi munculnya hoaks seputar hasil pemilu. Karena penghitungan di wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) dan Waktu Indonesia Tengah (WITA) berjalan lebih dulu dibandingkan di WIB.
Sebelumnya, KPU menjadwalkan pemungutan suara akan selesai pada pukul 13.00 waktu setempat. Lembaga survei baru bisa merilis hasil quick count sekitar pukul 15.00 WIB. Hal ini bertujuan agar quick count tidak memengaruhi pemilih yang belum mencoblos di provinsi lain.
"Ini soal konsistensi putusan MK yg sejauh ini belim ada alasan logis dan yuridis untuk mengubahnya. Sudah ada tiga putusan MK yang sama soal ini dan semuanya menyatakan kebebasan informasi tidak dapat dibatasi, belum ada bukti akurat soal survei dan quick count mengganggu tahapan dan hasil pemilu," ujar Andi.
Baca: Aturan Hitung Cepat Dianggap Melanggar Hak Masyarakat
Sidang perdana gugatan uji materi UU tentang pemilu telah digelar 2 April 2019. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dipimpin Hakim MK Arief Hidayat. Ia didampingi dua hakim MK, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih.
Kuasa hukum AROPI Veri Junaidi sebelumnya meminta agar kepada MK untuk mempercepat penyelesaian perkara ini. Terlebih, hari pemungutan suara semakin dekat.
"Memohon percepatan perkara ini, sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilu dan memasuki masa tenang dan pemungutan suara," ujar Veri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
