Pemerintah Tunggu Pengembalian Konsesi Lahan Besar
Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Jakarta: Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebut pemerintah menunggu pihak-pihak yang ingin mengembalikan konsesi lahan besar. Saat ini, belum ada pihak yang mengembalikannya ke negara.
"Kalau Anda itu mau kembalikan, bahkan hak milik pun kalau misal mau dikasih ke negara kan boleh," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Sofyan menyebut pemerintah tidak akan mengambil begitu saja lahan milik seseorang. Sebab, kepastian hukum harus juga terjamin.
"Tetapi kalau ada yang mau kembalikan maka pemerintah dengan terbuka dan senang hati akan menerima dan kemudian akan bagikan menjadi bagian reforma agraria," ujarnya.
Menurut dia, pidato Presiden Joko Widodo soal pengembalian konsesi lahan beberapa waktu lalu, masih dalam rangka menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Tapi pemerintah tidak akan mengambil tanah itu karena untuk menjamin kepastian investasi.
Saat ini, pihaknya juga masih dalam proses penyelesaian lahan-lahan di desa-desa dalam kawasan hutan dan dalam Hak Guna Usaha (HGU). Sebab, ada sejumlah desa yang diberikan konsesi luas tidak bisa berkembang karena masuk dalam kawasan hutan.
"Begitu juga ada desa yang kawasan itu masuk dalam HGU. Kita juga harus selesaikan. Pada prinsipnya adalah kalau itu desa lama dalam HGU kawasan kawasan hutan harus dilepaskan (HGU), Karena desa itu di situ, kan HGU datang belakangan, atau konsesi datang belakangan," tutur dia.
(Baca juga: Jokowi Tunggu Pengembalian Konsensi Lahan Besar)
Nantinya, jika proses tersebut selesai, maka lahan tersebut akan dijadikan milik masyarakat setempat. Pasalnya, bisa jadi desa tersebut sudah turun temurun ditempati oleh masyarakat.
"Karena gini, kampung Anda sudah di sana, sudah turun temurun. Kemudian karena diberikan HGU yang luas, kampung Anda masuk dalam HGU, kita kembalikan pada masyarakat," jelas dia.
Kepemilikan lahan oleh segelintir elite di Indonesia, tengah menjadi polemik, usai calon presiden petahana Joko Widodo menyinggung kepemilikan lahan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur.
Jokowi juga sempat mengungkap keberhasilan pemerintahannya dalam pembagian sertifikat tanah dan program hutan sosial untuk rakyat. Individu pemilik konsesi lahan diminta mengembalikannya kepada negara.
"Pemerintahan juga melaksanakan program kehutanan sosial. Kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat dan rakyat sektor hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektare," kata Jokowi dalam pidatonya, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2018.
Menurut Jokowi, masih ada sekitar 12,7 juta hektare yang siap dibagikan kepada rakyat kecil. Jokowi memastikan di pemerintahannya konsensi lahan hanya untuk rakyat kecil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Kalau Anda itu mau kembalikan, bahkan hak milik pun kalau misal mau dikasih ke negara kan boleh," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Sofyan menyebut pemerintah tidak akan mengambil begitu saja lahan milik seseorang. Sebab, kepastian hukum harus juga terjamin.
"Tetapi kalau ada yang mau kembalikan maka pemerintah dengan terbuka dan senang hati akan menerima dan kemudian akan bagikan menjadi bagian reforma agraria," ujarnya.
Menurut dia, pidato Presiden Joko Widodo soal pengembalian konsesi lahan beberapa waktu lalu, masih dalam rangka menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Tapi pemerintah tidak akan mengambil tanah itu karena untuk menjamin kepastian investasi.
Saat ini, pihaknya juga masih dalam proses penyelesaian lahan-lahan di desa-desa dalam kawasan hutan dan dalam Hak Guna Usaha (HGU). Sebab, ada sejumlah desa yang diberikan konsesi luas tidak bisa berkembang karena masuk dalam kawasan hutan.
"Begitu juga ada desa yang kawasan itu masuk dalam HGU. Kita juga harus selesaikan. Pada prinsipnya adalah kalau itu desa lama dalam HGU kawasan kawasan hutan harus dilepaskan (HGU), Karena desa itu di situ, kan HGU datang belakangan, atau konsesi datang belakangan," tutur dia.
(Baca juga: Jokowi Tunggu Pengembalian Konsensi Lahan Besar)
Nantinya, jika proses tersebut selesai, maka lahan tersebut akan dijadikan milik masyarakat setempat. Pasalnya, bisa jadi desa tersebut sudah turun temurun ditempati oleh masyarakat.
"Karena gini, kampung Anda sudah di sana, sudah turun temurun. Kemudian karena diberikan HGU yang luas, kampung Anda masuk dalam HGU, kita kembalikan pada masyarakat," jelas dia.
Kepemilikan lahan oleh segelintir elite di Indonesia, tengah menjadi polemik, usai calon presiden petahana Joko Widodo menyinggung kepemilikan lahan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur.
Jokowi juga sempat mengungkap keberhasilan pemerintahannya dalam pembagian sertifikat tanah dan program hutan sosial untuk rakyat. Individu pemilik konsesi lahan diminta mengembalikannya kepada negara.
"Pemerintahan juga melaksanakan program kehutanan sosial. Kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat dan rakyat sektor hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektare," kata Jokowi dalam pidatonya, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2018.
Menurut Jokowi, masih ada sekitar 12,7 juta hektare yang siap dibagikan kepada rakyat kecil. Jokowi memastikan di pemerintahannya konsensi lahan hanya untuk rakyat kecil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
