Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Ide Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Layak Diterapkan

Pemilu debat capres cawapres pilpres 2019
21 Januari 2019 11:41
Jakarta: Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji sepakat dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang ingin membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk menangani tumpang tindih aturan. Dia berharap ide yang dicetuskan di debat Pilpres 2019 itu bisa direalisasikan.
 
"Ini harapan kami, pernyataan-pernyataan ini bisa diimplementasikan sebagai gerak simbolis," kata Indriyanto kepada wartawan, Senin, 21 Januari 2019.
 
Menurut dia, Pusat Legislasi Nasional yang langsung bertanggung jawab pada presiden segera dapat dituangkan jika nanti Jokowi terpilih kembali. Dia menilai ide ini mampu memberangus tumpang tindih yang kerap terjadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, Indriyanto menilai Jokowi lebih unggul pada debat Kamis, 17 Januari 2019, bertemakan hukum itu. Pasalnya, Jokowi sudah membuktikan integritas dalam penegakan hukum dan korupsi.
 
"Sedangkan Prabowo sebagai calon belum bisa membuktikan realitas komitmennya," jelas Indriyanto.
 
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun memberikan skor 75 kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin atas debat perdana kemarin. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih poin 60.
 
“Dari sisi paparan Jokowi relatif lebih baik dibidang hukum dan korupsi,” tegas dia.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga sempat mendukung gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional karena masih banyak aturan, di pusat, daerah, hingga kementerian yang masih tabrakan. Satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi pun diperlukan.
 
Baca: TKN Ingin Moderator Debat Lebih Luwes
 
Pakar hukum tata negara itu juga menilai ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik dari pada ajakan-ajakan normatif menggandeng praktisi hukum seperti disampaikan Prabowo. Ide Prabowo dianggap sudah kerap dijalankan.
 
"Badan yang menggodok aturan hukum, saya kira penting karena kalau jawabannya misalnya untuk hanya memperbaiki hukum dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," ujar dia.
 


 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif