Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperbaiki beberapa hal dalam debat Pilpres 2019 selanjutnya. Salah satunya mengenai fleksibilitas moderator.

"Mungkin moderator lebih luwes, lebih kepada fungsi moderator. Artinya dia bisa diimprovisasi dalam kerangka materi," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

Kedua, kata dia, soal waktu pemaparan dari tiap kandidat. Karding mengapresiasi rencana KPU mengevaluasi hal ini. Pasalnya, tenggat satu menit dirasa tak cukup untuk pendalaman materi.

Dampaknya, Karding melihat debat jadi tak optimal. Kandidat juga pasti tergesa-gesa menyampaikan paparan. 

"Pilihan katanya juga tidak kreatif gitu ya. Tapi, kalau ada tambahan waktu untuk dialog itu akan lebih menarik," ujar dia. 

Selanjutnya, Karding mengkritisi undangan dari KPU yang sangat terbatas. Tiap pasangan calon hanya diberi 100 undangan. 

Sementara itu, komponen penyelenggara pemilu punya kuota 300 orang. Alhasil, undangan yang hadir hanya 500 orang termasuk penyelenggara.

Baca: TKN: Jokowi-Ma'ruf Siap Hadapi Pertanyaan Tertutup

"Ya dari pendukung perlu ditambahkan (undangan), supaya lebih meriah," tekan Karding.

Di sisi lain, Ketua KPU Arief Budiman menjadikan debat perdana sebagai sarana pembelajaran. Pihaknya akan mengevaluasi mekanisme silang pendapat itu. 

Arief mengakui ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki untuk pelaksanaan debat ke depan. Catatan itu menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan debat-debat berikutnya. 

"Apakah pola ini masih sesuai untuk tema berikutnya atau nanti kita sesuaikan lagi. Termasuk pilihan panelis, moderator nanti kami cek lagi," ujar Arief.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Rb13yr1K" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))