Penggugat Hitung Cepat Terima Putusan MK
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyatakan menerima putusan MK soal hitung cepat. (Foto: Medcom.id/Kautsar Wibowo)
Jakarta: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyatakan pasrah menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu. Khususnya terkait gugatan hitung cepat (quick count).
"Secara prinsip ATVSI dan seluruh penyelenggara televisi menerima putusan tersebut," ujar Ketua Umum ATVSI Ishadi SK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.
Kendati demikian, Ishadi merasa secara pribadi dia merasa berat menerima putusan tersebut. Sebabnya MK pada pemilu 2009 dan 2014 menyetujui gugatan serupa padahal larangan hitung cepat merupakan langkah untuk mengantisipasi hoaks.
"Quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis, sehingga kita bisa menyampaikan (dengan) akurat, tepat, dan cepat," tuturnya.
Ia menambakan, putusan MK akan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama penyelenggara televisi lainnya. "Karena kita harus mempersiapkan hitung suara ini, pada prisipinya kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.
Baca juga: Alasan MK Tolak Uji Materi Publikasi Hitung Cepat
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal publikasi hitung cepat yang dilayangkan sejumlah stasiun televisi dan lembaga survei. Dengan putusan ini informasi hitung cepat Pemilu 2019 baru boleh dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019 atau pukul 15.00 WIB.
"Mengadili; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa, 16 April 2019.
MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan. Putusan itu dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul.
Pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang serta aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona waktu Indonesia barat berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya.
Baca juga: Metro TV Pertahankan Tradisi Hitung Cepat Pemilu
Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E menyebut 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.
Sedangkan pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.
"Karena itu kami mengajukan judicial review(peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019
Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan uji materi yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Secara prinsip ATVSI dan seluruh penyelenggara televisi menerima putusan tersebut," ujar Ketua Umum ATVSI Ishadi SK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.
Kendati demikian, Ishadi merasa secara pribadi dia merasa berat menerima putusan tersebut. Sebabnya MK pada pemilu 2009 dan 2014 menyetujui gugatan serupa padahal larangan hitung cepat merupakan langkah untuk mengantisipasi hoaks.
"Quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis, sehingga kita bisa menyampaikan (dengan) akurat, tepat, dan cepat," tuturnya.
Ia menambakan, putusan MK akan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama penyelenggara televisi lainnya. "Karena kita harus mempersiapkan hitung suara ini, pada prisipinya kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.
Baca juga: Alasan MK Tolak Uji Materi Publikasi Hitung Cepat
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal publikasi hitung cepat yang dilayangkan sejumlah stasiun televisi dan lembaga survei. Dengan putusan ini informasi hitung cepat Pemilu 2019 baru boleh dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019 atau pukul 15.00 WIB.
"Mengadili; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa, 16 April 2019.
MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan. Putusan itu dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul.
Pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang serta aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona waktu Indonesia barat berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya.
Baca juga: Metro TV Pertahankan Tradisi Hitung Cepat Pemilu
Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E menyebut 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.
Sedangkan pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.
"Karena itu kami mengajukan judicial review(peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019
Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan uji materi yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
