Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang putusan gugatan hitung cepat pada Pemilu serentak 2019. Foto: Antara/Galih Pradipta/foc.
Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang putusan gugatan hitung cepat pada Pemilu serentak 2019. Foto: Antara/Galih Pradipta/foc.

Alasan MK Tolak Uji Materi Publikasi Hitung Cepat

Pemilu hitung cepat pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Kautsar Widya Prabowo • 16 April 2019 13:35
Jakarta: Tiga zona waktu yang diberlakukan di Indonesia menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi menolak uji materi publikasi hitung cepat pada Pemilu 2019. Alhasil, ketentuan pengumuman hitung cepat baru boleh dilakukan dua jam usai penutupan tempat pemungutan suara (TPS).
 
"Berpotensi memengaruhi pemilih yang mengikuti pemungutan suara dan secara psikologi hanya ingin jadi bagian pemenang," kata Hakim MK Saldi Isra saat sidang gugatan, di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.
 
Rentang dua jam disebut mengakomodasi tiga zona waktu yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 449 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu berbunyi: Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembagian waktu di Indonesia terdiri atas waktu Indonesia timur (WIT), waktu Indonesia tengah (Wita), dan waktu Indonesia barat (WIB). Selisih setiap zona adalah satu jam. Artinya, penyelenggaraan pemilu di zona timur lebih cepat dua jam dari zona barat, serta penyelenggaraan pemilu di zona tengah lebih cepat satu jam dari zona barat.
 
"Perbedaan waktu tersebut hanya menunda masyarakat mengetahui informasi saja. Toh, nantinya masyarakat akan mengetahui secara resmi dari penyelanggara pemilu," kata Saldi.
 
MK melihat kemurnian suara pemilih harus dijaga sesuai Pasal 22E UUD 1945. "Pemilih yang sudah memberikan suaranya di WIB harus dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai," kata dia.
 
Baca: MK: Publikasi Hitung Cepat Dua Jam Usai TPS Ditutup
 
Uji materi soal hitung cepat diajukan dalam dua berkas perkara. Perkara pertama diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Sedangkan perkara kedua diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, disingkat dengan (ATVSI).
 
Kedua kelompok ini menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5); Pasal 509; serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang serta aturan publikasi hasil hitung cepat.
 
Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E menyebut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
 
Sedangkan Pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 
Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.
 
"Karena itu kami mengajukan judicial review(peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019
 
Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan peninjauan kembali yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.

 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif