Kunjungan Kerja Jokowi jelang 14 Februari 2024 akan Sulit Dibedakan dengan Kampanye
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti merespons pernyataan Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh memihak dalam Pemilu. Pernyataan itu berdampak pada penilaian terhadap kunjungan kerja Presiden Jokowi yang dilakukan menjelang hari pencoblosan, 14 Februari 2024.
Ikrar mengatakan publik akan kesulitan membedakan kegiatan Presiden Jokowi dengan kampanye.
"Kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, atau itu bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas Prabowo dan anaknya benar-benar bisa naik kembali," kata Ikrar dalam Program Newsline Metro TV, Rabu 24 Januari 2024.
Ikrar menduga kuat Jokowi berpihak pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi dinilai sedang gusar lantaran elektabilitas jagoannya sedang mentok.
"Memang ada suatu kenyataan bawa pasangan yang dia dukung, angkanya masih mentok. Paling tinggi angkanya 45 persen," ungkapnya.
Oleh karena itu, Ikrar menilai Jokowi sedang sibuk melakukan kunjungan kerja belakangan ini. Jokowi dinilai menggunakan fasilitas negara untuk kampanye terselubung.
Baca juga: Pengamat Politik Tuding Jokowi sedang Gusar
"Maaf kata, ini benar-benar membabi buta. Ke sana, kemari. Menggunakan fasilitas negara. Membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu cadangan yang dimiliki negara. Bukan mustahil ini bagian dari membeli suara rakyat," ujar Ikrar.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pernyataan kontroversial. Ia mengaku presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu.
"Hak demokrasi. Hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak. Boleh, pak. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak begini tidak boleh. Berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Pengakuan ini sontak menjadi kontroversial. Pasalnya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan pernah menyerukan agar pemerintah di semua level berlaku netral.
Namun kurang dari tiga bulan, Jokowi menyampaikan pernyataan kontradiktif. Ia secara terang-benderang menyebut presiden boleh memihak alias tidak netral.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
Ikrar mengatakan publik akan kesulitan membedakan kegiatan Presiden Jokowi dengan kampanye.
"Kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, atau itu bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas Prabowo dan anaknya benar-benar bisa naik kembali," kata Ikrar dalam Program Newsline Metro TV, Rabu 24 Januari 2024.
Ikrar menduga kuat Jokowi berpihak pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi dinilai sedang gusar lantaran elektabilitas jagoannya sedang mentok.
"Memang ada suatu kenyataan bawa pasangan yang dia dukung, angkanya masih mentok. Paling tinggi angkanya 45 persen," ungkapnya.
Oleh karena itu, Ikrar menilai Jokowi sedang sibuk melakukan kunjungan kerja belakangan ini. Jokowi dinilai menggunakan fasilitas negara untuk kampanye terselubung.
Baca juga: Pengamat Politik Tuding Jokowi sedang Gusar
"Maaf kata, ini benar-benar membabi buta. Ke sana, kemari. Menggunakan fasilitas negara. Membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu cadangan yang dimiliki negara. Bukan mustahil ini bagian dari membeli suara rakyat," ujar Ikrar.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pernyataan kontroversial. Ia mengaku presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu.
"Hak demokrasi. Hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak. Boleh, pak. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak begini tidak boleh. Berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Pengakuan ini sontak menjadi kontroversial. Pasalnya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan pernah menyerukan agar pemerintah di semua level berlaku netral.
Namun kurang dari tiga bulan, Jokowi menyampaikan pernyataan kontradiktif. Ia secara terang-benderang menyebut presiden boleh memihak alias tidak netral.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
