Bawaslu Soroti Khusus Kampanye Pemilu di Medsos
Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty (tengah). Medcom.id/ Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyoroti secara khusus kampanye yang dilakukan di media sosial (medsos). Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan kampanye melalui platform daring dianggap menjadi panggung paling rawan penyulut provokasi hingga kekerasan.
"Kami bekerja sama dengan pemangku kebijakan dengan teman-teman yang punya alat kecanggihan untuk tracking, juga teman-teman platform media sosial sendiri supaya mereka punya tanggung jawab," kata Lolly dalam acara bertajuk Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dengan Isu Strategis: Politisasi SARA, di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.
Ia menjelaskan pemetaan yang telah Bawaslu lakukan menunjukkan salah satu modus yang bisa menggerakkan munculnya politisasi SARA sumbernya dari penggunaan medsos. Lolly mengatakan informasi yang berseliweran dengan cepat tidak mampu difilter dengan baik sehingga memunculkan kekerasan karena SARA.
"Ini perlu diwaspadai bersama. Tak boleh lagi peristiwa luka yang sama terulang lagi pada Pemilu 2024. Kenapa? Pemilu serentak dekat sekali dengan Pemilu kepala daerah," kata komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu ini.
Lolly menyebut kampanye melalui media sosial maupun tempat umum sebetulnya memiliki potensi muncul politisasi isu SARA. Kampanye dengan isu tersebut berpotensi berpotensi memicu berbagai hal. Mulai dari konflik hingga berujung kekerasan, intimidasi terhadap pemilih, peserta, penyelenggara, hingga perusakan fasilitas pemilu.
"Jika tidak dikelola dengan baik akan bermuara pada bentrok dan tindak kekerasan. Pemilu kita lalu tercerai berai, timbul permusuhan pascaresidu pemilu itu sendiri," jelasnya.
Upaya pencegahan yang bisa dilakukan, kata dia, memasifkan edukasi kepada masyarakat secara umum agar tak menggunakan isu SARA dalam berkegiatan politik. Sementara, lanjutnya, apabila mendapat informasi dari media sosial tak langsung mempercayainya.
"Kami harap masyarakat ikut aware (sadar) akan bahaya media sosial. Kami juga lakukan pelacakan bila terjadi peristiwa SARA di media sosial, seperti dengan Meta yang memiliki banyak platform. Kami juga punya channel pelaporan cepat untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
"Kami bekerja sama dengan pemangku kebijakan dengan teman-teman yang punya alat kecanggihan untuk tracking, juga teman-teman platform media sosial sendiri supaya mereka punya tanggung jawab," kata Lolly dalam acara bertajuk Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dengan Isu Strategis: Politisasi SARA, di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.
| Baca: Warga Kabupaten Malang Diminta Waspada Hoaks Jelang Pemilu 2024
|
Ia menjelaskan pemetaan yang telah Bawaslu lakukan menunjukkan salah satu modus yang bisa menggerakkan munculnya politisasi SARA sumbernya dari penggunaan medsos. Lolly mengatakan informasi yang berseliweran dengan cepat tidak mampu difilter dengan baik sehingga memunculkan kekerasan karena SARA.
"Ini perlu diwaspadai bersama. Tak boleh lagi peristiwa luka yang sama terulang lagi pada Pemilu 2024. Kenapa? Pemilu serentak dekat sekali dengan Pemilu kepala daerah," kata komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu ini.
Lolly menyebut kampanye melalui media sosial maupun tempat umum sebetulnya memiliki potensi muncul politisasi isu SARA. Kampanye dengan isu tersebut berpotensi berpotensi memicu berbagai hal. Mulai dari konflik hingga berujung kekerasan, intimidasi terhadap pemilih, peserta, penyelenggara, hingga perusakan fasilitas pemilu.
"Jika tidak dikelola dengan baik akan bermuara pada bentrok dan tindak kekerasan. Pemilu kita lalu tercerai berai, timbul permusuhan pascaresidu pemilu itu sendiri," jelasnya.
Upaya pencegahan yang bisa dilakukan, kata dia, memasifkan edukasi kepada masyarakat secara umum agar tak menggunakan isu SARA dalam berkegiatan politik. Sementara, lanjutnya, apabila mendapat informasi dari media sosial tak langsung mempercayainya.
"Kami harap masyarakat ikut aware (sadar) akan bahaya media sosial. Kami juga lakukan pelacakan bila terjadi peristiwa SARA di media sosial, seperti dengan Meta yang memiliki banyak platform. Kami juga punya channel pelaporan cepat untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
