Hakim MK Sindir KPU Riau Karena Ubah Keterangan
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menyindir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Firdaus Umar. Keterangan Firdaus Umar kerap berubah-ubah di persidangan.
Kejadian ini bermula saat MK tengah memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) DPRD Bengkalis 5 yang diajukan Partai NasDem. Gugatan terkait penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tak dijalankannya rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) oleh Panita Pemilihan Kecamatan (PPK).
Rekomendasi Panwascam itu terkait keberatan Partai NasDem yang meminta pembukaan tujuh kotak suara saat rekapitulasi kecamatan karena adanya perbedaan angka dalam formulir C1 berhologram milik saksi NasDem. Namun, PPK tak menjalankan rekomendasi itu.
KPU dan Bawaslu memiliki keterangan berbeda dalam persoalan ini. Awalnya, KPU Riau menyebut rekomendasi itu sudah dijalankan dengan membuka tiga kotak suara saat rekap di tingkat kecamatan dan empat kotak suara saat rekap tingkat kabupaten.
Sedangkan Bawaslu menyebut KPU tak pernah membuka empat dari tujuh kotak suara di tingkat kabupaten. Hakim mempersilakan perwakilan PKB selaku pihak terkait menyampaikan keterangan. Perwakilan PKB menyebut seluruh kotak suara dibuka di tingkat kecamatan.
"Cuma permasalahanya pihak pemohon (NasDem) tak percaya atau meragukan C1 plano itu. Jadi pihak pemohon meminta untuk penghitungan suara secara manual," kata Kuasa Hukum PKB Surya Budiman di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Tak berapa lama, KPU Provinsi Riau mengubah keterangannya. Mereka sepakat dengan PKB yang menyebut seluruh kotak suara telah dibuka di tingkat kecamatan.
"Jadi yang tujuh TPS ini berdasarkan (keterangan) KPU Bengkalis, sudah dilakukan penghitungan ulang di kecamatan. Jadi bukan hanya tiga tapi tujuh," kata Ketua KPU Riau Firdaus Umar.
Hakim MK Enny Nurbaningsih lantas mempertanyakan keterangan Firdaus sebelumnya. Enny heran kenapa keterangan itu berubah.
"Tadi bapak mengatakan berbeda. Tadi bapak bilang tiga di kecamatan dan empat di kabupaten. Kok sekarang mengatakan semuanya sudah dilakukan di kecamatan?" ujar Enny.
Firdaus mengaku baru mendapatkan informasi itu. Enny pun tak percaya begitu saja. "Bapak dipengaruhi siapa?" sindir Enny.
Firdaus mengaku baru mendapatkan informasi dari KPU Bengkalis. Menurutnya keterangan Ketua KPU Bengkalis sudah dimasukan dalam daftar alat bukti.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
Kejadian ini bermula saat MK tengah memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) DPRD Bengkalis 5 yang diajukan Partai NasDem. Gugatan terkait penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tak dijalankannya rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) oleh Panita Pemilihan Kecamatan (PPK).
Rekomendasi Panwascam itu terkait keberatan Partai NasDem yang meminta pembukaan tujuh kotak suara saat rekapitulasi kecamatan karena adanya perbedaan angka dalam formulir C1 berhologram milik saksi NasDem. Namun, PPK tak menjalankan rekomendasi itu.
KPU dan Bawaslu memiliki keterangan berbeda dalam persoalan ini. Awalnya, KPU Riau menyebut rekomendasi itu sudah dijalankan dengan membuka tiga kotak suara saat rekap di tingkat kecamatan dan empat kotak suara saat rekap tingkat kabupaten.
Sedangkan Bawaslu menyebut KPU tak pernah membuka empat dari tujuh kotak suara di tingkat kabupaten. Hakim mempersilakan perwakilan PKB selaku pihak terkait menyampaikan keterangan. Perwakilan PKB menyebut seluruh kotak suara dibuka di tingkat kecamatan.
"Cuma permasalahanya pihak pemohon (NasDem) tak percaya atau meragukan C1 plano itu. Jadi pihak pemohon meminta untuk penghitungan suara secara manual," kata Kuasa Hukum PKB Surya Budiman di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Tak berapa lama, KPU Provinsi Riau mengubah keterangannya. Mereka sepakat dengan PKB yang menyebut seluruh kotak suara telah dibuka di tingkat kecamatan.
"Jadi yang tujuh TPS ini berdasarkan (keterangan) KPU Bengkalis, sudah dilakukan penghitungan ulang di kecamatan. Jadi bukan hanya tiga tapi tujuh," kata Ketua KPU Riau Firdaus Umar.
Hakim MK Enny Nurbaningsih lantas mempertanyakan keterangan Firdaus sebelumnya. Enny heran kenapa keterangan itu berubah.
"Tadi bapak mengatakan berbeda. Tadi bapak bilang tiga di kecamatan dan empat di kabupaten. Kok sekarang mengatakan semuanya sudah dilakukan di kecamatan?" ujar Enny.
Firdaus mengaku baru mendapatkan informasi itu. Enny pun tak percaya begitu saja. "Bapak dipengaruhi siapa?" sindir Enny.
Firdaus mengaku baru mendapatkan informasi dari KPU Bengkalis. Menurutnya keterangan Ketua KPU Bengkalis sudah dimasukan dalam daftar alat bukti.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
