MK: Publikasi Hitung Cepat Dua Jam Usai TPS Ditutup
Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi publikasi hitung cepat yang dilayangkan sejumlah stasiun televisi dan lembaga survei. Dengan putusan ini maka informasi hitung cepat Pemilu 2019 baru boleh dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019 atau pukul 15.00 WIB.
"Amar putusan mengadili; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa, 16 April 2019.
MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan. Putusan itu dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul.
Gugatan soal hitung cepat diajukan dalam dua berkas perkara. Perkara pertama diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Perkara kedua diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Keputusan MK mencakup kedua berkas perkara itu.
Kedua kelompok ini menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang serta aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona waktu Indonesia barat berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya.
Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E menyebut 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.
Sedangkan pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.
"Karena itu kami mengajukan judicial review(peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019
Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan peninjauan kembali yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
"Amar putusan mengadili; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa, 16 April 2019.
MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan. Putusan itu dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul.
Gugatan soal hitung cepat diajukan dalam dua berkas perkara. Perkara pertama diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Perkara kedua diajukan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Keputusan MK mencakup kedua berkas perkara itu.
Kedua kelompok ini menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal itu berkaitan dengan larangan mengumumkan hasil survei pemilu saat masa tenang serta aturan publikasi hasil hitung cepat setelah dua jam setelah pemungutan suara di zona waktu Indonesia barat berakhir serta ketentuan-ketentuan pidananya.
Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E menyebut 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.
Sedangkan pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.
"Karena itu kami mengajukan judicial review(peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019
Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan peninjauan kembali yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
BERITA TERKAIT
