Diskusi Dilarang, Wajah Demokrasi Kian Buruk
Komunitas aktivis prodemokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia duduk di halaman GIM Bandung.
Jakarta: Pelarangan diskusi dinilai bentuk represi pemerintah. Kondisi itu juga dinilai memperburuk wajah demokrasi Indonesia.
"Di masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mencatatkan sejarah terburuk dalam hal regresi demokrasi terkait dengan kebebasan berekspresi," kata aktivis demokrasi Julius Ibrani saat dihubungi Medcom.id, Senin, 9 Oktober 2023.
Hal itu disampaikan Julius merespons pelarangan diskusi bertajuk Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan, yang menghadirkan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan. Acara diskusi Change Indonesia ini diadakan komunitas aktivis pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa dan akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Julius mengatakan saat ini politisasi dari hukum dan aparat penegak hukum kian terasa. Kondisi yang sama juga dilakukan kepada oposisi politik.
"Artinya terhadap partai-partai politik dan politisi-politisi yang dianggap tidak sejalan atau tidak menjalankan perintah sesuai dengan Presiden Joko Widodo," ucap Julius.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu menyinggung soal cawe-cawe Kepala Negara serta komposisi capres pada Pilpres 2024. Artinya, capres yang tak dikehendaki berpotensi mengalami tindakan represi.
"Akan menghadapi situasi represi yang sama dengan pegiat kemanusiaan dan politisi-politisi atau parpol yang sifatnya oposisi. Jadi oposan-oposan ini lah yang diperlakukan dengan cara misalnya dia dilarang mimbar bebasnya, forum-forumnya kemudian ditolak," ujar Julius.
Julius menekankan indikator dari demokrasi sejatinya adalah menjadikan kritik sebagai evaluasi dan koreksi. Hal itu disebut tak terlihat pada kondisi saat ini.
"Tapi apa yang terjadi saat ini apapun yang sudah dimiliki itu izin diskusi, izin organisasi, dan segala macamnya tetap akan terus direpresi. Sehingga karena dia bosan direpresif, diharapkan dia bergabung dengan di penguasa itu sendiri," kata Julius.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Di masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mencatatkan sejarah terburuk dalam hal regresi demokrasi terkait dengan kebebasan berekspresi," kata aktivis demokrasi Julius Ibrani saat dihubungi Medcom.id, Senin, 9 Oktober 2023.
Hal itu disampaikan Julius merespons pelarangan diskusi bertajuk Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan, yang menghadirkan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan. Acara diskusi Change Indonesia ini diadakan komunitas aktivis pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa dan akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Julius mengatakan saat ini politisasi dari hukum dan aparat penegak hukum kian terasa. Kondisi yang sama juga dilakukan kepada oposisi politik.
"Artinya terhadap partai-partai politik dan politisi-politisi yang dianggap tidak sejalan atau tidak menjalankan perintah sesuai dengan Presiden Joko Widodo," ucap Julius.
| Baca juga: Cara Anies Sikapi Pembatalan Diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Disebut Elegan |
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu menyinggung soal cawe-cawe Kepala Negara serta komposisi capres pada Pilpres 2024. Artinya, capres yang tak dikehendaki berpotensi mengalami tindakan represi.
"Akan menghadapi situasi represi yang sama dengan pegiat kemanusiaan dan politisi-politisi atau parpol yang sifatnya oposisi. Jadi oposan-oposan ini lah yang diperlakukan dengan cara misalnya dia dilarang mimbar bebasnya, forum-forumnya kemudian ditolak," ujar Julius.
Julius menekankan indikator dari demokrasi sejatinya adalah menjadikan kritik sebagai evaluasi dan koreksi. Hal itu disebut tak terlihat pada kondisi saat ini.
"Tapi apa yang terjadi saat ini apapun yang sudah dimiliki itu izin diskusi, izin organisasi, dan segala macamnya tetap akan terus direpresi. Sehingga karena dia bosan direpresif, diharapkan dia bergabung dengan di penguasa itu sendiri," kata Julius.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
