Kepala Negara Bakal Berpihak, Generasi Muda Mesti Bergerak
Ilustrasi pemilu. Medcom.id
Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai telah terang-terangan bakal berpihak di Pemilu 2024. Generasi muda sebagai pemilih pemula mesti bergerak menyikapi hal itu.
“Kita memang sebagai anak muda perlu khawatir Presiden akan menggunakan kewenangan aparaturnya hingga sumber daya untuk memenangkan anaknnya (Gibran Rakabuming Raka) dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2024,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati dalam diskusi daring Indonesian Youth Conggres, Jumat, 26 Januari 2023.
Menurut Neni, potensi abuse of power sangat besar. Mulai penguatan pengaruh, mobilisasi kekuatan, abuse of power in election dengan menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik.
“Presiden memang berhak untuk politik, tapi kemudian tidak diperbolehkan berkampanye. Untuk apa? Untuk menjaga prinsip pemilu itu sendiri," kata dia.
Neni menyinggung klaim Presiden yang membolehkan kampanye sesuai Pasal 281 UU Pemilu. Menurut dia, tak ada yang bisa menjamin Presiden tidak menggunakan fasilitas negara.
“Saya bukan meragukannya lagi, tetapi pada hari Pak Presiden Jokowi pada hari ini memang tidak bisa berlaku netral,” ujar Neni.
Neni menegaskan politik dinasti, cawe-cawe, dan praktik politik tanpa malu itu, tentu merusak demokrasi. Selain itu, publik hanya berharap adannya pendekatan dan penegakan hukum yang progresif.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
“Kita memang sebagai anak muda perlu khawatir Presiden akan menggunakan kewenangan aparaturnya hingga sumber daya untuk memenangkan anaknnya (Gibran Rakabuming Raka) dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2024,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati dalam diskusi daring Indonesian Youth Conggres, Jumat, 26 Januari 2023.
Menurut Neni, potensi abuse of power sangat besar. Mulai penguatan pengaruh, mobilisasi kekuatan, abuse of power in election dengan menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik.
“Presiden memang berhak untuk politik, tapi kemudian tidak diperbolehkan berkampanye. Untuk apa? Untuk menjaga prinsip pemilu itu sendiri," kata dia.
| Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak Pada Pilpres? Ini Aturannya |
Neni menyinggung klaim Presiden yang membolehkan kampanye sesuai Pasal 281 UU Pemilu. Menurut dia, tak ada yang bisa menjamin Presiden tidak menggunakan fasilitas negara.
“Saya bukan meragukannya lagi, tetapi pada hari Pak Presiden Jokowi pada hari ini memang tidak bisa berlaku netral,” ujar Neni.
Neni menegaskan politik dinasti, cawe-cawe, dan praktik politik tanpa malu itu, tentu merusak demokrasi. Selain itu, publik hanya berharap adannya pendekatan dan penegakan hukum yang progresif.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
