Jakarta: Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dikritik. Sejumlah masalah dan pembiaran pelanggaran menjadi catatan kritis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mantan Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, evaluasi itu penting agar Pilkada 2024 berjalan lebih profesional dan baik. Terpenting, hasilnya memiliki legitimasi yang baik.

"Evaluasi menyeluruh harus dilakukan apalagi menghadapi tahapan Pilkada 2024," kata dia dalam diskusi virtual, Selasa, 26 Maret 2024.

Abhan menilai, ada persoalan di penyelenggara pemilu baik soal kemandiriannya, profesionalitas, dan kompetensi. Mengutip temuan Jaga Pemilu, sebanyak 55 persen pelanggar pemilu adalah penyelenggaranya.

"Angka ini cukup tinggi dan kita lihat ada kasus penyelenggara divonis di pengadilan dipidana seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar dia.
 

Baca juga: Jaga Pemilu Laporkan 210 Pelanggaran Pemilu, Hanya 1 yang Direspons Bawaslu

Abhan mengatakan data itu seyogianya menjadi bahan evaluasi KPU dan Bawaslu. Apalagi, Indonesia tengah menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Ada persoalan apakah di rekrutmen awal atau hal lain. Mungkin juga banyak di ad hoc," papar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((END))