KPU Disarankan Ikut Putusan MK
Ilustrasi hukum - Medcom.id.
Jakarta: Pengamat hukum Bivitri Susanti menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyoal larangan pengurus partai mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meski, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO).
"Jadi pertanyaan mana yang harus diikuti maka putusan MK karena yang diputuskan MK kan UU. Sedangkan yang dipermasalahkan MA dan PTUN itu PKPU yang letaknya jauh di bawah UU," kata Bivitri saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 16 November 2018.
Bivitri menjelaskan putusan MK tak bisa dianulir oleh putusan mana pun. Termasuk putusan dari PTUN. Salah satu caranya dengan mengisi kembali Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Berbeda wilayahnya. Putusan MK itu enggak ada bisa yang menganulir," ujar Bivitri.
Posisi KPU sejatinya dari kacamata hukum ketatanegaraan sudah sangat kuat. Aturan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diuji materikan di MK.
(Baca juga: Opsi KPU soal OSO)
"Tapi menurut saya posisi KPU sangat kuat karena apa? PTUN sudah keliru dalam memahami Mahkamah Konstitusi. Karena seharusnya yang menjadi acuan adalah MK," pungkas dia.
Pada Juli 2018, MK memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya Ketua Umum Partai Hanura OSO yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI. Langkah OSO berbuah di MA. MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO.
(Baca juga: KPU Tunggu Salinan Putusan PTUN Soal OSO)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Jadi pertanyaan mana yang harus diikuti maka putusan MK karena yang diputuskan MK kan UU. Sedangkan yang dipermasalahkan MA dan PTUN itu PKPU yang letaknya jauh di bawah UU," kata Bivitri saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 16 November 2018.
Bivitri menjelaskan putusan MK tak bisa dianulir oleh putusan mana pun. Termasuk putusan dari PTUN. Salah satu caranya dengan mengisi kembali Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Berbeda wilayahnya. Putusan MK itu enggak ada bisa yang menganulir," ujar Bivitri.
Posisi KPU sejatinya dari kacamata hukum ketatanegaraan sudah sangat kuat. Aturan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diuji materikan di MK.
(Baca juga: Opsi KPU soal OSO)
"Tapi menurut saya posisi KPU sangat kuat karena apa? PTUN sudah keliru dalam memahami Mahkamah Konstitusi. Karena seharusnya yang menjadi acuan adalah MK," pungkas dia.
Pada Juli 2018, MK memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya Ketua Umum Partai Hanura OSO yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI. Langkah OSO berbuah di MA. MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO.
(Baca juga: KPU Tunggu Salinan Putusan PTUN Soal OSO)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
