Prabowo Masih Cari Celah Langkah Hukum
Capres Prabowo Subianto (kiri). Foto: MI/Moh Irfan.
Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya. Namun, dia masih mencari celah hukum untuk melawan putusan ini.
"Kami akan konsultasi ke tim untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum yang bisa kita tempuh," kata Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyerahkan kebenaran hakiki kepada Allah SWT. Dia pun berencana mengundang partai politik (parpol) di Koalisi Adil Makmur untuk bermusyawarah.
Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada parpol serta pendukungnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia berjanji tetap akan memperjuangkan janji-janjinya yang disampaikan dalam masa kampanye.
Langkah ini dia akan upayakan di dalam legislatif dan forum lainnya. "Kita punya dukungan massa riil. Saya minta kita tak berkecil hati, tenang, penuh cita mulia dalam kerangka damai antikekerasan dan setia kepada konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," jelas dia.
MK menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan ini.
Baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Kubu Prabowo
Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masfi (TSM) dalam Pilpres 2019.
MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Kami akan konsultasi ke tim untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum yang bisa kita tempuh," kata Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyerahkan kebenaran hakiki kepada Allah SWT. Dia pun berencana mengundang partai politik (parpol) di Koalisi Adil Makmur untuk bermusyawarah.
Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada parpol serta pendukungnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia berjanji tetap akan memperjuangkan janji-janjinya yang disampaikan dalam masa kampanye.
Langkah ini dia akan upayakan di dalam legislatif dan forum lainnya. "Kita punya dukungan massa riil. Saya minta kita tak berkecil hati, tenang, penuh cita mulia dalam kerangka damai antikekerasan dan setia kepada konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," jelas dia.
MK menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan ini.
Baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Kubu Prabowo
Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masfi (TSM) dalam Pilpres 2019.
MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
