Saksi Prabowo-Sandi Dianggap Lebih Banyak 'Main' Drama
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut saksi-saksi yang diajukan kubu calon presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih banyak bermain drama dalam persidangan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU). Saksi-saksi Prabowo dinilai tak menyampaikan keterangan dengan benar.
"Jadi terlalu banyak drama yang menurut saya ini membahayakan, karena ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam diskusi di Kantor DPP PA GMNI di Jalan Cikini, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
Wahyu mencontohkan, kesaksian Betty Kristiana yang mengaku menemukan lima karung amplop untuk formulir C1 Plano di Kantor Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kesaksianya, Betty menyebut dirinya bertolak dari Kecamatan Teras yang berjarak 50 kilometer dari Juwangi selama tiga jam.
Kesaksian itu lantas dipertanyakan Hakim MK, Aswanto yang mengecek jarak tempuh dari Kecamatan Teras menuju Juwangi hanya satu setengah jam. Betty lalu menjawab jarak tempuh menjadi tiga jam lantaran medan jalan yang tidak beraspal.
"Saya orang Jawa jadi saya paham, di Jawa itu hampir tidak ada jalan kecamatan yang tidak beraspal. Lalu kemudian kita juga cek ternyata ibu Betty itu bukan warga Boyolali, tetapi warga Kabupaten Semarang, Kecamatan Suruh. Dia menggunakan hak pilihnya di sana," beber Wahyu.
Selain mempersoalkan kesaksian Betty, Wahyu juga menyinggung soal kesaksian Risda Mardarina. Dalam kesaksianya, dia menyebut ada kotak suara yang dibawa dan dibuka di sebuah gereja.
Wahyu menyebut kesaksian tersebut tidak benar lantaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyewa sebuah gedung yang merupakan gudang penyimanan. Kebetulan gudang tersebut milik yayasan St Agustinus.
Baca: Semua Pihak Diminta Terima Putusan MK
"Ini yang membahayakan karena ini sangat kental dengan politik identitas yang berpotensi mengadu domba saudara sebangsa," imbuh Wahyu.
Lebih jauh, Wahyu menilai hal-hal tersebut wajib diluruskan agar tak menimbulkan mispersepsi di masyarskat. Sebab tak semua masyarakat yang menyaksikan sidang memiliki akses memadai terhadap informasi.
"Karena masyarakat literasinya beragam, kadang-kadang mereka tidak bisa menangkap mana yang fakta, mana yang opini, mana yang berbohong. Ini menjadi kewajiban kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
"Jadi terlalu banyak drama yang menurut saya ini membahayakan, karena ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam diskusi di Kantor DPP PA GMNI di Jalan Cikini, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
Wahyu mencontohkan, kesaksian Betty Kristiana yang mengaku menemukan lima karung amplop untuk formulir C1 Plano di Kantor Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kesaksianya, Betty menyebut dirinya bertolak dari Kecamatan Teras yang berjarak 50 kilometer dari Juwangi selama tiga jam.
Kesaksian itu lantas dipertanyakan Hakim MK, Aswanto yang mengecek jarak tempuh dari Kecamatan Teras menuju Juwangi hanya satu setengah jam. Betty lalu menjawab jarak tempuh menjadi tiga jam lantaran medan jalan yang tidak beraspal.
"Saya orang Jawa jadi saya paham, di Jawa itu hampir tidak ada jalan kecamatan yang tidak beraspal. Lalu kemudian kita juga cek ternyata ibu Betty itu bukan warga Boyolali, tetapi warga Kabupaten Semarang, Kecamatan Suruh. Dia menggunakan hak pilihnya di sana," beber Wahyu.
Selain mempersoalkan kesaksian Betty, Wahyu juga menyinggung soal kesaksian Risda Mardarina. Dalam kesaksianya, dia menyebut ada kotak suara yang dibawa dan dibuka di sebuah gereja.
Wahyu menyebut kesaksian tersebut tidak benar lantaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyewa sebuah gedung yang merupakan gudang penyimanan. Kebetulan gudang tersebut milik yayasan St Agustinus.
Baca: Semua Pihak Diminta Terima Putusan MK
"Ini yang membahayakan karena ini sangat kental dengan politik identitas yang berpotensi mengadu domba saudara sebangsa," imbuh Wahyu.
Lebih jauh, Wahyu menilai hal-hal tersebut wajib diluruskan agar tak menimbulkan mispersepsi di masyarskat. Sebab tak semua masyarakat yang menyaksikan sidang memiliki akses memadai terhadap informasi.
"Karena masyarakat literasinya beragam, kadang-kadang mereka tidak bisa menangkap mana yang fakta, mana yang opini, mana yang berbohong. Ini menjadi kewajiban kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
