Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan jika Partai Demokrat keluar dari koalisi Adil dan Makmur. Juru Bicara BPN Andre Rosiade menyebut pihaknya tak akan memaksa atau meminta suatu partai bertahan dalam koalisi.
"Terserah Demokrat saja biarkan masyarakat yang menilai kan. Masyarakat kan bisa menilai kami tidak ingin memaksa apa lagi meminta partai bertahan tidak seperti itu," kata Andre saat dihubungi, Selasa, 7 Mei 2019.
Menurutnya, tak ada permasalahan jika Demokrat ingin keluar dari koalisi. Apalagi banyak isu berhembus soal tawaran menteri pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasca-bertemu Presiden Joko Widodo.
Andre malah meminta Demokrat tak perlu menunggu terlalu lama untuk keluar dari koalisi. Jika sudah pasti mendapat jatah, maka tak perlu ragu untuk keluar.
"Kalau memang ingin mengejar jabatan ya nanggung, kenapa enggak dari sekarang saja begitu loh, kenapa harus tunggu tanggal 22 menang kalah," kata dia.
Baca: Kuda-kuda AHY
Pun demikian, Demokrat diminta kedepankan etika politik. Sebagai bangsa timur, tata krama dan sopan santun harus dipraktekkan, meski dalam perilaku politik. "Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang nampak muka, pulang nampak punggung begitu," kata Andre.
Lebih lanjut ia menegaskan Demokrat bergabung baik-baik dengan koalisi Adil dan Makmur. Andre sebagai bagian dari Gerindra tak akan melarang teman koalisi itu untuk bertahan. "Bahkan memaksa-maksa meminta bertahan, itu tidak ada. Itu hak koalisi, kami hormati," tandas Andre.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((YDH))