Jokowi Puji Surat SBY kepada Prabowo
Ilustrasi--Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10). Foto: MI/Agus Mulyawan
Jakarta: Calon presiden Joko Widodo memiliki pemikiran sama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginginkan kampanye pilpres berlangsung inklusif, mengusung kebinekaan, dan keberagaman bangsa. Jokowi menyampaikan pandangannya itu di sela-sela kampanye terbuka capres nomor urut 01 tersebut di Kota Kupang, NTT, Senin, 8 April 2019.
"Saya pikir (pesan SBY) bagus untuk mengingatkan kita bahwa kontestasi politik ini ada setiap lima tahun. Jadi, jangan mengorbankan kesatuan dan persatuan. Jangan mengorbankan persaudaraan dan kerukunan kita," kata Jokowi.
Sebelumnya, dari Singapura SBY melayangkan surat yang mengkritisi kampanye capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 7 April 2019.
SBY menuturkan konsep kampanye itu seolah hanya mewakili kelompok tertentu. Presiden ke-6 itu tidak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok dengan basis agama tertentu.
"Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK itu tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar," ujar SBY dalam surat yang ditulisnya di Singapura, Sabtu, 6 April 2019.
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas baik yang berbasiskan agama, etnik, serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrem," lanjut SBY dalam surat yang disampaikannya kepada Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekjen Hinca Panjaitan (Media Indonesia, 8 April 2019).
Baca: SBY Kritik Kampanye Akbar Prabowo
Amir Syamsuddin menjelaskan kesan politik identitas sudah masif dalam kampanye Prabowo-Sandi. Oleh karena itu, SBY menyarankan agar kampanye Prabowo-Sandi bisa mencerminkan kebinekaan, kemajemukan, dan persatuan.
Dalam menanggapi surat SBY, Jokowi menyatakan membangun narasi politik identitas untuk meraih dukungan masyarakat sangat berbahaya. Pasalnya, politik identitas dapat memecah belah bangsa.
"Sejak awal kami menunjukkan isu keberagaman dan kebinekaan seni budaya dalam karnaval dan kampanye. Saya pikir kita memang sangat menghindari politik identitas, politik SARA," ungkap capres petahana ini.
Cegah fitnah
Ketika menghadiri kampanye akbar di Lapangan Sitarda, Kota Kupang, NTT, kemarin, Jokowi tidak lupa mengajak ribuan pendukungnya beramai-ramai mendatangi TPS pada 17 April.
Ketika berkampanye di depan sekitar 5 ribuan simpatisan di Kalawa Convention Center, Palangka Raya, kemarin malam, Jokowi meminta agar fitnah yang meresahkan tentang dirinya harus diluruskan. Misalnya, dikatakan kalau Jokowi terpilih akan menghapuskan pendidikan agama dan melarang masjid menyiarkan azan.
"Itu jelas enggak mungkin. Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua MUI. Jadi, enggak mungkin," tandas Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan Wali Kota Palangka Raya Farid Naparin.
Sementara itu, kemarin Prabowo menggelar kampanye akbar di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta. Seperti kampanye di daerah lain, di Yogyakarta dia mengulang kembali pernyataan, bahwa negara sedang sakit, Ibu Pertiwi diperkosa, dan hak rakyat diinjak-injak. Prabowo menyebutkan bukti yang dikatakannya segudang ada di BPK.
"Mana buktinya? Ndasmu. Mereka adalah..boleh tidak saya bicara agak keras di sini? Tinggal 10 hari. Mereka adalah bajingan," kata Prabowo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Saya pikir (pesan SBY) bagus untuk mengingatkan kita bahwa kontestasi politik ini ada setiap lima tahun. Jadi, jangan mengorbankan kesatuan dan persatuan. Jangan mengorbankan persaudaraan dan kerukunan kita," kata Jokowi.
Sebelumnya, dari Singapura SBY melayangkan surat yang mengkritisi kampanye capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 7 April 2019.
SBY menuturkan konsep kampanye itu seolah hanya mewakili kelompok tertentu. Presiden ke-6 itu tidak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok dengan basis agama tertentu.
"Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK itu tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar," ujar SBY dalam surat yang ditulisnya di Singapura, Sabtu, 6 April 2019.
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas baik yang berbasiskan agama, etnik, serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrem," lanjut SBY dalam surat yang disampaikannya kepada Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekjen Hinca Panjaitan (Media Indonesia, 8 April 2019).
Baca: SBY Kritik Kampanye Akbar Prabowo
Amir Syamsuddin menjelaskan kesan politik identitas sudah masif dalam kampanye Prabowo-Sandi. Oleh karena itu, SBY menyarankan agar kampanye Prabowo-Sandi bisa mencerminkan kebinekaan, kemajemukan, dan persatuan.
Dalam menanggapi surat SBY, Jokowi menyatakan membangun narasi politik identitas untuk meraih dukungan masyarakat sangat berbahaya. Pasalnya, politik identitas dapat memecah belah bangsa.
"Sejak awal kami menunjukkan isu keberagaman dan kebinekaan seni budaya dalam karnaval dan kampanye. Saya pikir kita memang sangat menghindari politik identitas, politik SARA," ungkap capres petahana ini.
Cegah fitnah
Ketika menghadiri kampanye akbar di Lapangan Sitarda, Kota Kupang, NTT, kemarin, Jokowi tidak lupa mengajak ribuan pendukungnya beramai-ramai mendatangi TPS pada 17 April.
Ketika berkampanye di depan sekitar 5 ribuan simpatisan di Kalawa Convention Center, Palangka Raya, kemarin malam, Jokowi meminta agar fitnah yang meresahkan tentang dirinya harus diluruskan. Misalnya, dikatakan kalau Jokowi terpilih akan menghapuskan pendidikan agama dan melarang masjid menyiarkan azan.
"Itu jelas enggak mungkin. Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua MUI. Jadi, enggak mungkin," tandas Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan Wali Kota Palangka Raya Farid Naparin.
Sementara itu, kemarin Prabowo menggelar kampanye akbar di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta. Seperti kampanye di daerah lain, di Yogyakarta dia mengulang kembali pernyataan, bahwa negara sedang sakit, Ibu Pertiwi diperkosa, dan hak rakyat diinjak-injak. Prabowo menyebutkan bukti yang dikatakannya segudang ada di BPK.
"Mana buktinya? Ndasmu. Mereka adalah..boleh tidak saya bicara agak keras di sini? Tinggal 10 hari. Mereka adalah bajingan," kata Prabowo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
