SBY Kritik Kampanye Akbar Prabowo
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Foto: Antara/Galih Pradipta.
Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik konsep acara kampanye akbar pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. SBY menilai konsep acara seolah hanya mewakili kelompok tertentu.
Kritik SBY itu dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada tiga pengurus Partai Demokrat: Wakil Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan. SBY meminta ketiga bawahannya itu menyampaikan kritiknya ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar," kata SBY dalam surat yang ditulis di Singapura, Sabtu, 6 April 2019.
Presiden ke-6 itu meminta konsep kampanye nasional yang digelar Minggu, 7 April 2019, ini mencerminkan kebinekaan yang inklusif. Dia tak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok tertentu dengan basis kelompok agama tertentu.
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem," ucap dia.
SBY menilai pemilihan presiden yang segera dilakukan adalah untuk memilih pemimpin bangsa, dan rakyat. Sedari awal, konsep kampanye nasional seharusnya berkonsep merangkul semua pihak.
Dia menekankan pemimpin yang merangkul semua kalangan adalah modal pemerintahan yang kuat. Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal 'kawan dan lawan' untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh.
"Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apa pun) pada diri Pak Jokowi (capres Joko Widodo) dan Pak Prabowo," ucap SBY.
Baca: Prabowo Klaim Kampanye di GBK Terbesar Sepanjang Sejarah
Sebagai sosok yang telah berpengalaman memimpin selama 10 tahun, SBY tidak suka ada polarisasi di tengah masyarakat dengan narasi pro-Pancasila dan prokhilafah. "Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya."
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membenarkan surat tersebut. Kritikan SBY telah dilaksanakan kepada tim BPN untuk mengubah konsep acara kampanye nasional Prabowo-Sandi.
"Maka hasilnya gini kaya pagi ini seusia arahan SBY bahwa orasi dari (Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama) Bachtiar Nasir pun bahwa tuduhan khilafah tidak betul dan tolol dan ulama lain pun katakan siap jaga NKRI," jelas Ferdinand.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
Kritik SBY itu dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada tiga pengurus Partai Demokrat: Wakil Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan. SBY meminta ketiga bawahannya itu menyampaikan kritiknya ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar," kata SBY dalam surat yang ditulis di Singapura, Sabtu, 6 April 2019.
Presiden ke-6 itu meminta konsep kampanye nasional yang digelar Minggu, 7 April 2019, ini mencerminkan kebinekaan yang inklusif. Dia tak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok tertentu dengan basis kelompok agama tertentu.
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem," ucap dia.
SBY menilai pemilihan presiden yang segera dilakukan adalah untuk memilih pemimpin bangsa, dan rakyat. Sedari awal, konsep kampanye nasional seharusnya berkonsep merangkul semua pihak.
Dia menekankan pemimpin yang merangkul semua kalangan adalah modal pemerintahan yang kuat. Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal 'kawan dan lawan' untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh.
"Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apa pun) pada diri Pak Jokowi (capres Joko Widodo) dan Pak Prabowo," ucap SBY.
Baca: Prabowo Klaim Kampanye di GBK Terbesar Sepanjang Sejarah
Sebagai sosok yang telah berpengalaman memimpin selama 10 tahun, SBY tidak suka ada polarisasi di tengah masyarakat dengan narasi pro-Pancasila dan prokhilafah. "Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya."
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membenarkan surat tersebut. Kritikan SBY telah dilaksanakan kepada tim BPN untuk mengubah konsep acara kampanye nasional Prabowo-Sandi.
"Maka hasilnya gini kaya pagi ini seusia arahan SBY bahwa orasi dari (Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama) Bachtiar Nasir pun bahwa tuduhan khilafah tidak betul dan tolol dan ulama lain pun katakan siap jaga NKRI," jelas Ferdinand.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
