Jakarta: Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) mempertanyakan penunjukan Bambang Widjojanto sebagai panelis debat pemilihan presiden. Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyebut seharusnya Komisi Pemilihan Umun (KPU) melihat rekam jejak Bambang, khususnya soal afiliasi politiknya.

Bambang, kata Hasto, pernah menjadi timses bagi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di pilkada 2017. "Rekam jejak yang disampaikan bahwa pernah jadi partisan dalam kontestasi pilkada, itu harusnya didengarkan oleh KPU," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018.

Baca: Daftar Panelis Debat Perdana Pilpres 2019

Ada pun status Bambang saat ini, kata Hasto, terlibat dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Harusnya, KPU melihat itu sebagai pertimbangan. 

"Karena syarat panelis netral itu sangat penting," ungkap Hasto.

Meski begitu, Hasto sadar keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kuasa dalam memutuskan hal itu. Ia berharap penyelenggara bisa menjaga independensi di Pilpres 2019.

"Seharusnya juga menunjukkan independensinya, netralitas, termasuk menjaga jarak dengan penguasa itu sendiri," tandas Hasto.

KPU telah menetapkan delapan panelis yang membuat materi dan soal debat capres pada Pilpres 2019. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan latar belakang para panelis bermacam-macam. Ada yang berasal dari Komnas HAM, KPK, dan akademisi.

Baca: Kubu Prabowo Siap Berdebat soal Pelanggaran HAM

Beberapa yang mencolok yakni ahli hukum tata negara Margarito Kamis dan Bambang Widjajanto. Selain itu ada pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))