PKH Efektif Menurunkan Angka Kemiskinan
Ilustrasi--Aktivitas warga yang tinggal dirumah semi permanen dan lingkungan kumuh di Kampung Bandan, Jakarta. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai menjadi salah satu jurus jitu Jokowi menurunkan angka kemiskinan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018, angka kemiskinan Indonesia turun 9,66 persen.
"Angka 9,66 persen ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduknya bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Misbakhun, di Jakarta, Kamis, 11 April 2019.
Menurut dia, banyak program yang telah digulirkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk conditional cash transfer seperti PKH.
PKH, lanjut Misbakhun, merupakan program yang dianggap berhasil dan diakui oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia.
"Program conditional cash transfer Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan," ujarnya.
Dalam PKH, kata dia, terdapat skenario ganda untuk membantu keluarga miskin sekaligus memaksa anak-anak mereka tetap sekolah sehingga indikator indeks pembangunan manusianya juga meningkat.
Baca juga: Angka Kemiskinan Era Jokowi Terendah Sepanjang Sejarah
"Kemudian pelayanan kesehatan, bagaimana mengatasi stunting dan sebagaimnya sehingga dari sisi pelayanan kesehatan juga naik, sehingga mau tidak mau PKH ini juga salah satu pendorong," jelasnya.
Misbakhun menyebutkan program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial. Program-program ini berpihak pada masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga angka kemiskinan bisa diatasi. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran lima persen itu turut diikuti dengan pemerataan.
"Affirmative action keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara," tutur Misbakhun.
Hal itu, tambah dia, merupakan keberpihakan Presiden Jokowi kepada wong cilik. Pemerintah bergerak mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terus membangun pemerataan. Pertumbuhan ekonomi 5,17 persen itu dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat.
"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikasi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi belanja sosial tetap dilakukan," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Angka 9,66 persen ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduknya bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Misbakhun, di Jakarta, Kamis, 11 April 2019.
Menurut dia, banyak program yang telah digulirkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk conditional cash transfer seperti PKH.
PKH, lanjut Misbakhun, merupakan program yang dianggap berhasil dan diakui oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia.
"Program conditional cash transfer Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan," ujarnya.
Dalam PKH, kata dia, terdapat skenario ganda untuk membantu keluarga miskin sekaligus memaksa anak-anak mereka tetap sekolah sehingga indikator indeks pembangunan manusianya juga meningkat.
Baca juga: Angka Kemiskinan Era Jokowi Terendah Sepanjang Sejarah
"Kemudian pelayanan kesehatan, bagaimana mengatasi stunting dan sebagaimnya sehingga dari sisi pelayanan kesehatan juga naik, sehingga mau tidak mau PKH ini juga salah satu pendorong," jelasnya.
Misbakhun menyebutkan program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial. Program-program ini berpihak pada masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga angka kemiskinan bisa diatasi. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran lima persen itu turut diikuti dengan pemerataan.
"Affirmative action keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara," tutur Misbakhun.
Hal itu, tambah dia, merupakan keberpihakan Presiden Jokowi kepada wong cilik. Pemerintah bergerak mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terus membangun pemerataan. Pertumbuhan ekonomi 5,17 persen itu dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat.
"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikasi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi belanja sosial tetap dilakukan," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
