Jokowi Bagi-bagi Bansos, Pengamat: Bukan Mustahil Beli Suara Rakyat
Presiden Jokowi di Harlah Muslimat NU/Medcom.id/Kautsar
Jakarta: Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti menyoroti aksi bagi-bagi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Ikrar menduga aksi itu bagian dari membeli suara rakyat.
"Maaf kata, ini benar-benar membabi buta. Ke sana, kemari. Menggunakan fasilitas negara. Membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu cadangan yang dimiliki negara. Bukan mustahil ini bagian dari membeli suara rakyat," kata Ikrar dalam Program Newsline Metro TV, Rabu 24 Januari 2024.
Ikrar mencurigai sejumlah agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah daerah. Apalagi dilakukan dengan pembagian bansos dan berdekatan dengan hari pencoblosan, 14 Februari 2024.
Baca juga: Tingkat Kepercayaan Terhadap Jokowi Turun, dari 92,8% Jadi 86,7%
"Kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, atau itu bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas Prabowo dan anaknya benar-benar bisa naik kembali," ujar Ikrar.
Menurut Ikrar, Jokowi melakukan itu karena sedang gusar. Elektabilitas diduga jagoannya tidak sesuai harapan.
"Memang ada suatu kenyataan bawa pasangan yang dia dukung, angkanya masih mentok. Paling tinggi angkanya 45 persen," ujarnya.
Ikrar menambahkan kecurigaan ini diperkuat dengan pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. Jokowi menyebut itu haknya sebagai pejabat politik.
"Hak demokrasi. Hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak. Boleh, pak. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak begini tidak boleh. Berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Pengakuan ini sontak menjadi kontroversial. Pasalnya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan pernah menyerukan agar pemerintah di semua level berlaku netral.
Namun kurang dari tiga bulan, Jokowi menyampaikan pernyataan kontradiktif. Ia secara terang-benderang menyebut presiden boleh memihak alias tidak netral.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
"Maaf kata, ini benar-benar membabi buta. Ke sana, kemari. Menggunakan fasilitas negara. Membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu cadangan yang dimiliki negara. Bukan mustahil ini bagian dari membeli suara rakyat," kata Ikrar dalam Program Newsline Metro TV, Rabu 24 Januari 2024.
Ikrar mencurigai sejumlah agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah daerah. Apalagi dilakukan dengan pembagian bansos dan berdekatan dengan hari pencoblosan, 14 Februari 2024.
Baca juga: Tingkat Kepercayaan Terhadap Jokowi Turun, dari 92,8% Jadi 86,7%
"Kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, atau itu bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas Prabowo dan anaknya benar-benar bisa naik kembali," ujar Ikrar.
Menurut Ikrar, Jokowi melakukan itu karena sedang gusar. Elektabilitas diduga jagoannya tidak sesuai harapan.
"Memang ada suatu kenyataan bawa pasangan yang dia dukung, angkanya masih mentok. Paling tinggi angkanya 45 persen," ujarnya.
Ikrar menambahkan kecurigaan ini diperkuat dengan pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. Jokowi menyebut itu haknya sebagai pejabat politik.
"Hak demokrasi. Hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak. Boleh, pak. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak begini tidak boleh. Berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Pengakuan ini sontak menjadi kontroversial. Pasalnya, Jokowi sebagai kepala pemerintahan pernah menyerukan agar pemerintah di semua level berlaku netral.
Namun kurang dari tiga bulan, Jokowi menyampaikan pernyataan kontradiktif. Ia secara terang-benderang menyebut presiden boleh memihak alias tidak netral.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
