Kubu Prabowo Kembali Persoalkan DPT KPU
Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo/Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. BPN menuding ada belasan juta data janggal dalam DPT.
"Menurut tim IT BPN, masih ada sejumlah nama kurang lebih 17.500.000 nama itu dianggap ganda bisa, juga bisa dinilai invalid," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.
Baca: Kubu Prabowo Minta KPU Tunda Pengumuman DPT
Hashim menyambangi gedung KPU untuk meminta penyelenggara pemilu menindaklanjuti temuan ini. Dia didampingi Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman dan juru debat BPN Ahmad Riza Patria.
Riza memaparkan 17,5 juta data janggal yang dimaksud BPN berupa kesamaan tanggal lahir dalam jumlah besar. Dia memerinci untuk pemilih yang lahir pada 1 Juli, tercatat 9,8 juta, pemiilih lahir pada 31 Desember 3 juta, dan pemilih yang lahir pada 1 Januari 2,3 juta.
"Karena menurut grafik yang lain-lain (tanggal lahir lain) itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu pemilih, ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 bahkan 20 kali lipat," ujar Riza.
BPN juga menemukan 20.475 pemilih dalam DPT yang masih di bawah 17 tahun, 300 ribu pemilih berusia di atas 90 tahun, serta 775.248 data ganda.
"Data ini ada 17,5 juta yang kami anggap tak wajar. Bukan fiktif, tapi tak wajar," ujar Riza.
Baca: Prabowo-Sandi Permasalahkan 31 Juta Penduduk belum Masuk DPT
Riza mengatakan temuan didapatkan dari hasil penyisiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 2 (DPTHP 2). BPN mengapresiasi KPU yang mau merespons aduan BPN.
"KPU janji akan perbaiki dan revisi. Kami harap semua masyarakat sama-sama mengawal dan pastikan agar DPT bersih, tak ada manipulasi, ganda, dan kesalahan lain sehingga pemilu berkualitas," ujar Riza.
BPN sudah beberapa kali mempermasalahkan daftar pemilih KPU. Pada September 2018, BPN mengklaim menemukan 25 juta data ganda dalam daftar pemilih.
Namun, setelah pencermatan bersama, ternyata temuan itu tak terbukti. Hasil pencermatan menunjukkan data ganda hanya 6,3 juta dan sudah ditindaklanjuti KPU hingga hanya tersisa sekitar 700 ribu potensi data ganda.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Menurut tim IT BPN, masih ada sejumlah nama kurang lebih 17.500.000 nama itu dianggap ganda bisa, juga bisa dinilai invalid," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.
Baca: Kubu Prabowo Minta KPU Tunda Pengumuman DPT
Hashim menyambangi gedung KPU untuk meminta penyelenggara pemilu menindaklanjuti temuan ini. Dia didampingi Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman dan juru debat BPN Ahmad Riza Patria.
Riza memaparkan 17,5 juta data janggal yang dimaksud BPN berupa kesamaan tanggal lahir dalam jumlah besar. Dia memerinci untuk pemilih yang lahir pada 1 Juli, tercatat 9,8 juta, pemiilih lahir pada 31 Desember 3 juta, dan pemilih yang lahir pada 1 Januari 2,3 juta.
"Karena menurut grafik yang lain-lain (tanggal lahir lain) itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu pemilih, ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 bahkan 20 kali lipat," ujar Riza.
BPN juga menemukan 20.475 pemilih dalam DPT yang masih di bawah 17 tahun, 300 ribu pemilih berusia di atas 90 tahun, serta 775.248 data ganda.
"Data ini ada 17,5 juta yang kami anggap tak wajar. Bukan fiktif, tapi tak wajar," ujar Riza.
Baca: Prabowo-Sandi Permasalahkan 31 Juta Penduduk belum Masuk DPT
Riza mengatakan temuan didapatkan dari hasil penyisiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 2 (DPTHP 2). BPN mengapresiasi KPU yang mau merespons aduan BPN.
"KPU janji akan perbaiki dan revisi. Kami harap semua masyarakat sama-sama mengawal dan pastikan agar DPT bersih, tak ada manipulasi, ganda, dan kesalahan lain sehingga pemilu berkualitas," ujar Riza.
BPN sudah beberapa kali mempermasalahkan daftar pemilih KPU. Pada September 2018, BPN mengklaim menemukan 25 juta data ganda dalam daftar pemilih.
Namun, setelah pencermatan bersama, ternyata temuan itu tak terbukti. Hasil pencermatan menunjukkan data ganda hanya 6,3 juta dan sudah ditindaklanjuti KPU hingga hanya tersisa sekitar 700 ribu potensi data ganda.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
