Prabowo-Sandi Permasalahkan 31 Juta Penduduk belum Masuk DPT
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzaini (tengah). Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mempertanyakan hasil analisis daftar pemilih tetap (DPT) terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang menyebut ada 31 juta warga belum masuk DPT.
"Kami dikejutkan pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Dukcapil (Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), ada 31 juta belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzaini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.
Muzani mempermasalahkan temuan itu baru dikemukakan setelah KPU menetapkan DPT perbaikan tahap 2. Padahal, semasa proses penyempurnaan DPT, Kemendagri hadir dan turut dilibatkan.
Koalisi Prabowo-Sandi meminta Kemendagri menjelaskan perihal hasil analisis DPT dengan DP4 yang menyebut ada 31 juta warga yang belum masuk DPT. Mereka ingin semua pemilik hak pilih bisa menggunakan haknya.
"Kami tidak ingin ada pemilih yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali," tukas dia.
Sebelumnya, KPU menyatakan sekitar 31 juta warga belum masuk dalam DPT untuk Pemilu 2019. Angka itu didapat dari hasil analisis DPT Direktorat Jenderal Disdukcapil Kemendagri.
Baca: Peserta Pemilu Boleh Beriklan di Videotron
"Terdapat 31.975.830 jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data KTP berbasis elektronik (KTP-el), tetapi belum masuk DPT," kata Komsioner KPU Viryan Azis, Jumat, 5 Oktober 2018.
Vriyan mengatakan besarnya angka itu harus ditanggapi serius. Negara maupun penyelenggara pemilu harus melindungi hak pilih warga negara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0kpzXmnN" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Kami dikejutkan pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Dukcapil (Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), ada 31 juta belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzaini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.
Muzani mempermasalahkan temuan itu baru dikemukakan setelah KPU menetapkan DPT perbaikan tahap 2. Padahal, semasa proses penyempurnaan DPT, Kemendagri hadir dan turut dilibatkan.
Koalisi Prabowo-Sandi meminta Kemendagri menjelaskan perihal hasil analisis DPT dengan DP4 yang menyebut ada 31 juta warga yang belum masuk DPT. Mereka ingin semua pemilik hak pilih bisa menggunakan haknya.
"Kami tidak ingin ada pemilih yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali," tukas dia.
Sebelumnya, KPU menyatakan sekitar 31 juta warga belum masuk dalam DPT untuk Pemilu 2019. Angka itu didapat dari hasil analisis DPT Direktorat Jenderal Disdukcapil Kemendagri.
Baca: Peserta Pemilu Boleh Beriklan di Videotron
"Terdapat 31.975.830 jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data KTP berbasis elektronik (KTP-el), tetapi belum masuk DPT," kata Komsioner KPU Viryan Azis, Jumat, 5 Oktober 2018.
Vriyan mengatakan besarnya angka itu harus ditanggapi serius. Negara maupun penyelenggara pemilu harus melindungi hak pilih warga negara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0kpzXmnN" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
