Partai Politik Jangan Jadi Benalu Negara
Analis Politik lembaga Exposit Strategic Arif Susanto. Medcom.id/ M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Analis Politik Lembaga Exposit Strategic Arif Susanto menilai usulan dana saksi ditanggung negara sangat tidak tepat. Partai politik yang mengusulkan tidak mempertimbangkan beban bagi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).
"Partai pokitik tidak seharusnya menjadi benalu yang membebankan kebutuhan-kebutuhan mereka pada negara," kata Arif saat diskusi di Jakarta Timur, Kamis, 18 Oktober 2018.
Menurut Arif dampak dari pendanaan saksi sangatlah masif. Misalnya subsidi kesejahteraan masyarakat yang otomatis dipangkas untuk memuaskan kemauan partai politik.
Usulan ini dipandang Arief sebagai hasrat dari elit partai politik. Mereka menunggangi lembaga negara untuk mengakomodasi kepentingan golongan bukan masyarakat.
"Jika usulan itu diterima, negara harus menyediakan anggaran tambahan sekitar Rp2,5 triliun," sebut Arief.
Rinciannya, kata dia, alokasi dana untuk pemilu 2019 meningkat Rp700 miliar dari pemilu 2014. Hitungan Arief, pemilu serentak nanti akan memakan dana Rp24,8 triliun.
Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saja sudah mengendus dugaan kerugian negara sebesar Rp34 miliar di pemilu 2014. "Tambahan anggaran tampaknya hanya akan meningkatkan inefisiensi dalam pemilu," tutur dia.
Di sisi lain, Arif merinci bantuan keuangan untuk partai politik sudah meningkat signifikan. Pada 2018, pemerintah telah menggelontorkan Rp121 miliar bagi partai untuk pendidikan politik.
Namun ia melihat alokasi dana itu tak difokuskan dalam kesekretariatan partai. Ia mengimbau partai lebih mandiri.
Dana Parpol hanya Untungkan Elit
Lebih lanjut, Arif membeberkan dana yang mengalir ke partai hanya dinikmati oleh elit sebab model organisasi lebih mirip kartel. Hal ini yang menyebabkan dana bantuan tak berpengaruh pada besar kecilnya angka korupsi.
"Penggelontoran uang-uang negara bagi parpol cenderung menguntungkan elit parpol," kata dia.
Menurut dia elit partai cenderung tidak peduli pada kualitas pemilu terutama menyangkut aspek jujur dan adil. Akuntabilitas selalu menjadi pertanyaan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Ia menambahkan dana tersebut lebih baik digunakan untuk pelatihan teknis bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu). Serta pengamanan yang lebih ketat dan pengembangan teknologi informasi.
"Lewat efisiensi, seluruh upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
"Partai pokitik tidak seharusnya menjadi benalu yang membebankan kebutuhan-kebutuhan mereka pada negara," kata Arif saat diskusi di Jakarta Timur, Kamis, 18 Oktober 2018.
Menurut Arif dampak dari pendanaan saksi sangatlah masif. Misalnya subsidi kesejahteraan masyarakat yang otomatis dipangkas untuk memuaskan kemauan partai politik.
Usulan ini dipandang Arief sebagai hasrat dari elit partai politik. Mereka menunggangi lembaga negara untuk mengakomodasi kepentingan golongan bukan masyarakat.
"Jika usulan itu diterima, negara harus menyediakan anggaran tambahan sekitar Rp2,5 triliun," sebut Arief.
Rinciannya, kata dia, alokasi dana untuk pemilu 2019 meningkat Rp700 miliar dari pemilu 2014. Hitungan Arief, pemilu serentak nanti akan memakan dana Rp24,8 triliun.
Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saja sudah mengendus dugaan kerugian negara sebesar Rp34 miliar di pemilu 2014. "Tambahan anggaran tampaknya hanya akan meningkatkan inefisiensi dalam pemilu," tutur dia.
Di sisi lain, Arif merinci bantuan keuangan untuk partai politik sudah meningkat signifikan. Pada 2018, pemerintah telah menggelontorkan Rp121 miliar bagi partai untuk pendidikan politik.
Namun ia melihat alokasi dana itu tak difokuskan dalam kesekretariatan partai. Ia mengimbau partai lebih mandiri.
Dana Parpol hanya Untungkan Elit
Lebih lanjut, Arif membeberkan dana yang mengalir ke partai hanya dinikmati oleh elit sebab model organisasi lebih mirip kartel. Hal ini yang menyebabkan dana bantuan tak berpengaruh pada besar kecilnya angka korupsi.
"Penggelontoran uang-uang negara bagi parpol cenderung menguntungkan elit parpol," kata dia.
Menurut dia elit partai cenderung tidak peduli pada kualitas pemilu terutama menyangkut aspek jujur dan adil. Akuntabilitas selalu menjadi pertanyaan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Ia menambahkan dana tersebut lebih baik digunakan untuk pelatihan teknis bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu). Serta pengamanan yang lebih ketat dan pengembangan teknologi informasi.
"Lewat efisiensi, seluruh upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
