KPU Dinilai Belum Siap Selenggarakan Pilkada di Akhir 2020
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai belum siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 pada akhir tahun. Khususnya struktur penyelenggara ad hoc.
"Kesiapan berakaitan dengan, kesiapan tahapan teknis, kesiapan mental, dan kesiapan pengetahuaan," ujar Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
Penyelenggara pemilu ad hoc meliputi Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurut dia, waktu enam bulan tersisa tak cukup menyiapkan komponen penyelenggara itu.
Implementasi Pertaruran KPU (PKPU) di wilayahnya masing-masing butuh waktu. Terlebih hingga saat ini belum tampak titik terang dari revisi PKPU terkait Pilkada Serentak.
"Pasca keluarnya Perppu Nomor 2, membuat tahapan dalam PKPU berubah. Perubahan membutuhkan sosialisasi dan pemahaman mendalam bagi ad hoc," tuturnya.
Jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada Desember 2020, maka pemerintah terkesan memaksakan pesta demokrasi tersebut. Sebab protokol kesehatan yang harus diterapkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) juga belum ditentukan.
Baca: Pelaksaanaan Pilkada Tahun Ini Berpotensi Menurunkan Kualitas
"JPRR sejak awal memang mendorong Pilkada 2020 digerlar pada 2021," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo menunda Pilkada 2020. Penundaan tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020," kata Jokowi.
Penundaan hingga akhir tahun belum fina. Bila pandemi belum usai, pemerintah akan menjadwalkan ulang penyelenggaraan Pilkada 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Kesiapan berakaitan dengan, kesiapan tahapan teknis, kesiapan mental, dan kesiapan pengetahuaan," ujar Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
Penyelenggara pemilu ad hoc meliputi Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurut dia, waktu enam bulan tersisa tak cukup menyiapkan komponen penyelenggara itu.
Implementasi Pertaruran KPU (PKPU) di wilayahnya masing-masing butuh waktu. Terlebih hingga saat ini belum tampak titik terang dari revisi PKPU terkait Pilkada Serentak.
"Pasca keluarnya Perppu Nomor 2, membuat tahapan dalam PKPU berubah. Perubahan membutuhkan sosialisasi dan pemahaman mendalam bagi ad hoc," tuturnya.
Jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada Desember 2020, maka pemerintah terkesan memaksakan pesta demokrasi tersebut. Sebab protokol kesehatan yang harus diterapkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) juga belum ditentukan.
Baca: Pelaksaanaan Pilkada Tahun Ini Berpotensi Menurunkan Kualitas
"JPRR sejak awal memang mendorong Pilkada 2020 digerlar pada 2021," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo menunda Pilkada 2020. Penundaan tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020," kata Jokowi.
Penundaan hingga akhir tahun belum fina. Bila pandemi belum usai, pemerintah akan menjadwalkan ulang penyelenggaraan Pilkada 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
