JK: Rekonsiliasi Kewajiban Elite Politik
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. Medcom.id/Ahmad Mustaqim.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai elite politik harus melakukan rekonsiliasi pascapilpres 2019. Rekonsiliasi dapat mempersatukan kembali masyarakat yang terbelah akibat perbedaan pilihan politik.
"Ya itu bukan hanya imbauan, tapi itu juga kewajiban kita semua untuk bersatu, rekonsilisasi itu bermakna bersatu dalam mencapai tujuan walaupun berbeda dalam cara," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
JK menjelaskan rekonsiliasi memiliki banyak arti. Salah satunya bersatu kembali menjadi satu keluarga, baik dari kelompok pendukung pemerintah maupun oposisi.
Elite politik harus melakukan hal tersebut agar masyarakat tidak terus terbelah. Dia meyakini masyarakat akan ikut bersatu bila elite politik akur.
"Kalau sudah bersatu di atasnya, di bawahnya juga akan lebih baik dan lebih mudah (untuk disatukan)," ucap dia.
Baca: NasDem: Rekonsiliasi Tak Berarti Bagi-bagi Kursi
Di sisi lain, JK menyampaikan keberadaan oposisi tetap dibutuhkan dalam bernegara meski tidak diatur dalam Undang-Undang. Oposisi bertugas mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik yang membangun.
"Oposisi itu walau tidak dicantumkan dalam aturan, tapi pihak yang tidak hadir (ada) di pemerintahan itu berhak mengkritisi pemerintah, bukan berhak tapi memang tugasnya seperti itu. Supaya ada keseimbangan," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Ya itu bukan hanya imbauan, tapi itu juga kewajiban kita semua untuk bersatu, rekonsilisasi itu bermakna bersatu dalam mencapai tujuan walaupun berbeda dalam cara," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
JK menjelaskan rekonsiliasi memiliki banyak arti. Salah satunya bersatu kembali menjadi satu keluarga, baik dari kelompok pendukung pemerintah maupun oposisi.
Elite politik harus melakukan hal tersebut agar masyarakat tidak terus terbelah. Dia meyakini masyarakat akan ikut bersatu bila elite politik akur.
"Kalau sudah bersatu di atasnya, di bawahnya juga akan lebih baik dan lebih mudah (untuk disatukan)," ucap dia.
Baca: NasDem: Rekonsiliasi Tak Berarti Bagi-bagi Kursi
Di sisi lain, JK menyampaikan keberadaan oposisi tetap dibutuhkan dalam bernegara meski tidak diatur dalam Undang-Undang. Oposisi bertugas mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik yang membangun.
"Oposisi itu walau tidak dicantumkan dalam aturan, tapi pihak yang tidak hadir (ada) di pemerintahan itu berhak mengkritisi pemerintah, bukan berhak tapi memang tugasnya seperti itu. Supaya ada keseimbangan," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
