NasDem: Rekonsiliasi Tak Berarti Bagi-bagi Kursi
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqul Hadi. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Proses rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus didasari pada kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara. Rekonsiliasi bukan dengan prasayarat pengajuan bagi-bagi kursi kekuasaan baik di kabinet maupun parlemen.
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqul Hadi menyampaikan rekonsiliasi diperlukan agar tidak ada lagi sekat dan polarisasi yang timbul di masyarakat pascapilpres usai. Menurutnya, rekonsiliasi dan negosiasi politik dua hal yang berbeda.
Proses rekonsiliasi tidak serta merta semua partai non-pendukung Jokowi-Ma’ruf diajak bergabung. Dalam pemerintahan demokrasi tetap dibutuhkan peran oposisi demi terciptanya check and balance.
“Saya serukan Gerindra, PKS dan PAN berada di luar (pemerintahan). Itu akan baik bagi Indonesia dan baik untuk demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada di koalisi Pak Jokowi,” kata Taufiq di kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 1 Juli 2019.
Bagi NasDemTaufiq mengatakan bukan persoalan bersedia atau tidak mengajak parti non-pengusung bergabung ke kabinet. Ia khawatir tidak ada peran oposisi tak ubahnya pemerintahan seperti era orde baru.
“Pak Jokowi harus ada pandangan yang berbeda, kalau semua bergabung maka nanti dianggap balik ke orde baru,” ucap Taufiq.
Anggota komisi III DPR itu menambahkan, Presiden Jokowi semestinya berkaca dari pemerintahan sebelumnya. Presiden harus bisa memilah-milah mana partai yang benar-benar tulus bergabung dan mendukung sepenuhnya kebijakan presiden, dan partai yang setengah hati bergabung.
“Kalau kita liat PPP dan Golkar gabung itu total, dukung pemerintahan Jokowi. Tapi ketika PAN gabung, setengah-setengah menurut saya. Menghitung sebagai teman enggak bisa, sebagai lawan enggak bisa,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqul Hadi menyampaikan rekonsiliasi diperlukan agar tidak ada lagi sekat dan polarisasi yang timbul di masyarakat pascapilpres usai. Menurutnya, rekonsiliasi dan negosiasi politik dua hal yang berbeda.
Proses rekonsiliasi tidak serta merta semua partai non-pendukung Jokowi-Ma’ruf diajak bergabung. Dalam pemerintahan demokrasi tetap dibutuhkan peran oposisi demi terciptanya check and balance.
“Saya serukan Gerindra, PKS dan PAN berada di luar (pemerintahan). Itu akan baik bagi Indonesia dan baik untuk demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada di koalisi Pak Jokowi,” kata Taufiq di kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 1 Juli 2019.
Bagi NasDemTaufiq mengatakan bukan persoalan bersedia atau tidak mengajak parti non-pengusung bergabung ke kabinet. Ia khawatir tidak ada peran oposisi tak ubahnya pemerintahan seperti era orde baru.
“Pak Jokowi harus ada pandangan yang berbeda, kalau semua bergabung maka nanti dianggap balik ke orde baru,” ucap Taufiq.
Anggota komisi III DPR itu menambahkan, Presiden Jokowi semestinya berkaca dari pemerintahan sebelumnya. Presiden harus bisa memilah-milah mana partai yang benar-benar tulus bergabung dan mendukung sepenuhnya kebijakan presiden, dan partai yang setengah hati bergabung.
“Kalau kita liat PPP dan Golkar gabung itu total, dukung pemerintahan Jokowi. Tapi ketika PAN gabung, setengah-setengah menurut saya. Menghitung sebagai teman enggak bisa, sebagai lawan enggak bisa,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
BERITA TERKAIT
