Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Perkara Posisi Ma'ruf di Bank Syariah di Mata KPU

Pemilu pilpres 2019
Faisal Abdalla • 11 Juni 2019 13:00
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari berkomentar soal posisi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Masalah ini dipersoalkan kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat merevisi berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
 
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut perkara hukum serupa sejatinya sudah pernah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil putusan kasus ini pun menjadi pegangan KPU.
 
"Sekedar mengingatkan bahwa pernah ada yurisprudensi gugatan caleg (calon anggota legislatif) Gerindra DPR RI ke Bawaslu atas nama Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN (badan usaha milik negara)," kata Hasyim di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasyim mengatakan Mirah awalnya dicoret KPU sebagai bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN, PT Jasa Marga. Tak terima dengan keputusan KPU, Mirah kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu.
 
Bawaslu, dalam perkara tersebut, mempertimbangkan pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.
 
Dalam kasus Ma'ruf, Hasyim menilai BNI Syariah dan Mandiri Syriah sebagai anak perusahaan BUMN, tetapi bukan BUMN. Hal ini lantaran status badan hukum dan kedudukan keuangan anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN.
 
"Posisi Kiai Ma'ruf Amin sama dengan caleg DPR RI Partai Gerindra Mirah Sumirat yang jadi pegawai anak perusahaan BUMN, yaitu sama-sama memenuhi syarat, karena bukan pejabat atau pegawai BUMN," kata Hasyim.
 
Hasyim mengaku KPU selaku pihak tergugat belum mendapatkan salinan perbaikan dokumen PHPU yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Namun, KPU akan tetap menyiapkan jawaban terhadap dalil dalam dokumen perbaikan tersebut.
 
"Putusan Bawaslu perkara caleg tersebut, dapat dijadikan rujukan untuk menjawab dalil dalam perbaikan," ujar Hasyim
 
Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka bermaksud merevisi berkas permohonan PHPU Pilpres 2019.
 
Baca: TKN: Ma'ruf tak Punya Jabatan di BUMN
 
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang hadir di antaranya Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, dan Iwan Satriawan. Mereka langsung berdiskusi dengan panitera MK.
 
Bambang Widjojanto selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga mengaku kedatangannya kali ini memanfaatkan hak konstitusional guna memperbaiki berkas permohonan sebelum diregistrasi. Dia mengungkapkan salah satu bukti yang diajukannya yakni jabatan Ma'ruf.
 
Menurut temuannya, Ma'ruf masih menduduki posisi di Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah saat mencalonkan diri sebagai cawapres. Kubu 02 menilai Ma'ruf melanggar Pasal 227 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan seorang bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan di mana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika sudah mencalonkan.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif