Jakarta: Partai Gerindra meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuktikan tudingan kartu
truf pimpinan partai politik (
parpol) dipegang penguasa. Tudingan tersebut disampaikan Hasto menyikapi pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
"Dalam hukum di Indonesia kan berlaku orang yang menuduh harusnya dia membuktikan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP
Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.
Wakil Ketua MPR itu mendesak Hasto menjelaskan secara rinci pernyataannya tersebut. Mulai dari parpol hingga kasus yang dianggap sebagai kartu truf.
"Partai mana, ketumnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan," ungkap dia.
Ia menekankan parpol di
Koalisi Indonesia Maju (KIM) sejatinya tak merasa ada tekanan. Poros pendukung
Prabowo Subianto-
Gibran Rakabuming Raka ini tidak dalam terpaksa mengusung pasangan tersebut.
"Karena Pak Prabowo ingin bahwa kebersamaan persatuan itu harus kita tunjukkan bukan hanya sebagai sebuah tema yang kuat tetapi harus menjadi memberi message yang kuat kepada kita," ujar Muzani.
Muzani menambahkan parpol di KIM juga menghormati dan tak menuduh kubu lain yang mendukung capres-cawapres berbeda. Sikap tersebut dinilai sebagai pilihan dan hasil pertimbangan masing-masing parpol.
"Bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman, ancaman, kita tidak pernah menganggap itu," kata Muzani.
Sebelumnya, Hasto mengungkap para ketum parpol dipegang kartu trufnya oleh penguasa. Hal itu terkait dengan dukungan sejumlah ketum parpol kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Oktober 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((ABK))