Muhaimin Dukung PPATK Usut Transaksi 'Aneh' selama Kampanye
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, saat hadir dalam agenda Silaturahmi dengan Pimpinan Majelis Ta'lim se-Kabupaten Bekasi.
Bekasi: Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti transaksi mencurigakan di masa kampanye.
"Hal-hal begitu harus ditindaklanjuti, tidak boleh didiamkan," kata dia di Bekasi, Senin, 18 Desember 2023.
Pria yang pernah menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada 2009-2014 ini menyatakan, semua pihak harus ikut melakukan pengawasan.
"Sekali lagi saya mengingatkan, rakyat harus mengawasi. Seluruh aparat harus bertindak objektif, adil, tidak memihak," ucapnya.
Ia pun meminta publik memviralkan oknum-oknum yang seharusnya netral namun justru memihak. "Kita adukan ke Presiden, karena saya yakin presiden akan objektif," tutur dia.
PPATK sebelumnya mengungkap ada peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Temuan itu usai PPATK mendapatkan dan mengikuti data Daftar Calon Tetap (DCT).
"Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat. Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Ivan menyebut terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami temuan tersebut.
Dia menjelaskan rekening khusus dana kampanye seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik justru flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Ivan menyebut transaksi yang bergerak justru dari pihak-pihak lainnya.
"Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak. Kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk yang membantu yang seperti itu," jelas dia.
Ivan menerangkan pihaknya sudah mengirimkan temuan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Tak tanggung-tanggung, Ivan menyebut transaksi mencurigakan tersebut mencapai angka triliunan.
Namun, Ivan tidak membeberkan detail angka yang mencurigakan tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu respons dari KPU-Bawaslu.
"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Hal-hal begitu harus ditindaklanjuti, tidak boleh didiamkan," kata dia di Bekasi, Senin, 18 Desember 2023.
Pria yang pernah menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada 2009-2014 ini menyatakan, semua pihak harus ikut melakukan pengawasan.
"Sekali lagi saya mengingatkan, rakyat harus mengawasi. Seluruh aparat harus bertindak objektif, adil, tidak memihak," ucapnya.
Ia pun meminta publik memviralkan oknum-oknum yang seharusnya netral namun justru memihak. "Kita adukan ke Presiden, karena saya yakin presiden akan objektif," tutur dia.
| Baca juga: KPU Jatim: Semua Logistik Pemilu 2024 Sudah Terdistribusi ke Kabupaten/Kota |
PPATK sebelumnya mengungkap ada peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Temuan itu usai PPATK mendapatkan dan mengikuti data Daftar Calon Tetap (DCT).
"Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat. Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Ivan menyebut terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami temuan tersebut.
Dia menjelaskan rekening khusus dana kampanye seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik justru flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Ivan menyebut transaksi yang bergerak justru dari pihak-pihak lainnya.
"Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak. Kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk yang membantu yang seperti itu," jelas dia.
Ivan menerangkan pihaknya sudah mengirimkan temuan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Tak tanggung-tanggung, Ivan menyebut transaksi mencurigakan tersebut mencapai angka triliunan.
Namun, Ivan tidak membeberkan detail angka yang mencurigakan tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu respons dari KPU-Bawaslu.
"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
