Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebut penjagaan pasca kericuhan 22 Mei 2019 berfokus di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi saat ini sedang berlangsung sengketa pemilu.  

"Penebalan di MK, MK sekarang masuk ke dalam prioritas pertama," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 27 Mei 2019.

Polisi juga fokus mengamankan sejumlah objek vital seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Istana Negara dan Gedung DPR/MPR. Penjagaan akan berlangsung hingga sidang putusan di MK. 

"Jadi MK dimulai pelaksanaan sidang tanggal 11 (Juni), sampai pada pengambilan keputusan MK tanggal 28 (Juni)," ucap Dedi. 

(Baca juga: Penutupan Sejumlah Ruas Jalan Masih Berlanjut)

Sebanyak 58 ribu personel gabungan TNI-Polri akan mengamankan kelima lokasi tersebut. 

Mahkamah Konstitusi menerima 341 permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Data ini dihimpun sejak penetapan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden, Selasa, 21 Mei 2019 hingga Jumat, 24 Mei 2019 pukul 15.30 WIB.

Berdasarkan pantauan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, 341 permohonan itu terdiri dari 329 permohonan sengketa pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Serta 11 permohonan sengketa DPD dan satu permohonan sengketa pilpres.  


Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))