Gedung Mahkamah Konstitusi Dijaga Ekstra Ketat
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Jakarta: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dijaga ekstra ketat jelang persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Puluhan polisi dan tentara <i>ngepam</i> di Gedung MK.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah mengatakan pengamanan di Gedung MK masih wajar. Tak berlebihan. Semua sesuai prosedur penetapan, terlebih akan menghadapi sidang gugutan Pilpres yang banyak menyita perhatian publik.
"Inyaallah sesuai prosedur tetap," kata Guntur di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.
Guntur menjelaskan, dalam sehari sebanyak 30 personel dari Korps Brigade Mobil (Brimob) disiagakan di Gedung MK. Pengamanan itu telah dilakukan sejak 20 Mei 2019, dan akan berakhir pada 9 Agustus 2019.
"Pengamanan ini bersifat situasional, dilihat dari kondisi dan konteksnya," ucap Guntur.
Selin itu, MK juga menjamin keamanan sembilan hakim MK. Satu hakim akan mendapat pengawalan empat hingga lima orang personel kepolisian. Itu terdiri dari satu aide-de-camp (ADC), satu patwal, satu personel di rumah dinas, dan satu personel di kediaman rumah hakim di daerah.
"Bahkan di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para yang mulia bapak ibu hakim," ucap Guntur.
Baca Juga: Hakim MK Dikawal Ekstra
MK akan menggelar sidang gugatan pilpres pada 17 Juni 2019. Gugatan ditargetkan selesai hingga putusan pada 28 Juni 2019. Sementara untuk sidang gugatan pileg akan selesai pada 9 Agustus 2019.
Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23-25 Mei 2019 untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legilatif pada 8 Mei hingga 25 Juni. Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.
Tahap berikutnya yakni pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli. Dilanjutkan, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.
Sidang pendahuluan untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9-12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah mengatakan pengamanan di Gedung MK masih wajar. Tak berlebihan. Semua sesuai prosedur penetapan, terlebih akan menghadapi sidang gugutan Pilpres yang banyak menyita perhatian publik.
"Inyaallah sesuai prosedur tetap," kata Guntur di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.
Guntur menjelaskan, dalam sehari sebanyak 30 personel dari Korps Brigade Mobil (Brimob) disiagakan di Gedung MK. Pengamanan itu telah dilakukan sejak 20 Mei 2019, dan akan berakhir pada 9 Agustus 2019.
"Pengamanan ini bersifat situasional, dilihat dari kondisi dan konteksnya," ucap Guntur.
Selin itu, MK juga menjamin keamanan sembilan hakim MK. Satu hakim akan mendapat pengawalan empat hingga lima orang personel kepolisian. Itu terdiri dari satu aide-de-camp (ADC), satu patwal, satu personel di rumah dinas, dan satu personel di kediaman rumah hakim di daerah.
"Bahkan di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para yang mulia bapak ibu hakim," ucap Guntur.
Baca Juga: Hakim MK Dikawal Ekstra
MK akan menggelar sidang gugatan pilpres pada 17 Juni 2019. Gugatan ditargetkan selesai hingga putusan pada 28 Juni 2019. Sementara untuk sidang gugatan pileg akan selesai pada 9 Agustus 2019.
Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23-25 Mei 2019 untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legilatif pada 8 Mei hingga 25 Juni. Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.
Tahap berikutnya yakni pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli. Dilanjutkan, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.
Sidang pendahuluan untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9-12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
