Bawaslu Kota Cirebon Tegaskan Kendaraan Pelat Merah Tak Boleh Dipakai Kampanye
Komisioner Bawaslu Kota Cirebon Nurul Fajri (kiri) dan Mohamad Joharudin (kanan) saat memberikan keterangan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Antara/HO-Bawaslu Kota Cirebon
Kota Cirebon: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon, Jawa Barat, meminta peserta Pemilu 2024 di daerahnya tidak menggunakan kendaraan berpelat merah maupun fasilitas milik negara lainnya untuk keperluan kampanye.
Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin, menjelaskan hal tersebut sudah masuk kategori pelanggaran sesuai aturan yang tercantum dan diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga peserta pemilu baik calon legislatif (caleg) atau partai politik (parpol) harus menaati regulasi tersebut.
"Larangan itu ada diatur dalam Pasal 521, yang berbunyi setiap peserta dan tim kampanye pemilu yang melanggar larangan kampanye sebagaimana telah diatur Pasal 280, akan dipidana 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta," kata Joharudin di Kota Cirebon, Jumat, 8 Desember 2023.
Dia mengatakan sejauh ini Bawaslu Kota Cirebon telah menerima sejumlah aduan soal dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilu 2024. Salah satunya berkaitan dengan pemakaian kendaraan roda tiga berplat merah.
Dari laporan itu, kata dia, diduga terdapat penggunaan kendaraan plat merah untuk membawa alat peraga kampanye (APK) milik salah satu caleg di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.
Kemudian Bawaslu Kota Cirebon langsung menindaklanjuti laporan itu dan meminta keterangan dari camat, lurah, RW, dua orang yang membawa kendaraan tersebut dan caleg bersangkutan.
Ia menyatakan dari hasil pemeriksaan itu, Bawaslu Kota Cirebon tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pada laporan tersebut.
"Saat kami panggil caleg itu, dia mengatakan tidak tahu. Dia menyuruhnya pakai mobil untuk memasang APK itu (bukan kendaraan plat merah). Camat, lurah, dan RW itu tidak pernah mengizinkan," jelasnya.
Sementara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, mengatakan dalam melaksanakan pengawasan pada semua tahapan Pemilu 2024, pihaknya selalu mengedepankan upaya pencegahan.
Hal itu dilakukan guna meminimalkan terjadinya potensi-potensi pelanggaran, khususnya pada masa kampanye saat ini."Perlu kita ketahui bersama bahwa paradigma pengawasan pemilu yang digunakan Bawaslu saat ini mengutamakan pencegahan. Kami melakukan pencegahan tersebut melibatkan semua pihak terkait," ujar Fajri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin, menjelaskan hal tersebut sudah masuk kategori pelanggaran sesuai aturan yang tercantum dan diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga peserta pemilu baik calon legislatif (caleg) atau partai politik (parpol) harus menaati regulasi tersebut.
"Larangan itu ada diatur dalam Pasal 521, yang berbunyi setiap peserta dan tim kampanye pemilu yang melanggar larangan kampanye sebagaimana telah diatur Pasal 280, akan dipidana 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta," kata Joharudin di Kota Cirebon, Jumat, 8 Desember 2023.
| Baca: Bawaslu Sleman Tindak Tegas APK Bahayakan Keselamatan
|
Dia mengatakan sejauh ini Bawaslu Kota Cirebon telah menerima sejumlah aduan soal dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilu 2024. Salah satunya berkaitan dengan pemakaian kendaraan roda tiga berplat merah.
Dari laporan itu, kata dia, diduga terdapat penggunaan kendaraan plat merah untuk membawa alat peraga kampanye (APK) milik salah satu caleg di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.
Kemudian Bawaslu Kota Cirebon langsung menindaklanjuti laporan itu dan meminta keterangan dari camat, lurah, RW, dua orang yang membawa kendaraan tersebut dan caleg bersangkutan.
Ia menyatakan dari hasil pemeriksaan itu, Bawaslu Kota Cirebon tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pada laporan tersebut.
"Saat kami panggil caleg itu, dia mengatakan tidak tahu. Dia menyuruhnya pakai mobil untuk memasang APK itu (bukan kendaraan plat merah). Camat, lurah, dan RW itu tidak pernah mengizinkan," jelasnya.
Sementara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, mengatakan dalam melaksanakan pengawasan pada semua tahapan Pemilu 2024, pihaknya selalu mengedepankan upaya pencegahan.
Hal itu dilakukan guna meminimalkan terjadinya potensi-potensi pelanggaran, khususnya pada masa kampanye saat ini."Perlu kita ketahui bersama bahwa paradigma pengawasan pemilu yang digunakan Bawaslu saat ini mengutamakan pencegahan. Kami melakukan pencegahan tersebut melibatkan semua pihak terkait," ujar Fajri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
