Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Beban KPU Disebut Lebih Berat saat PHPU Pileg

Pemilu pileg pemilu serentak 2019
Fachri Audhia Hafiez • 02 Juli 2019 14:56
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai guncangan netralitas dan integritas bisa menerjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, terdapat ratusan perkara yang didaftarkan pihak pemohon.
 
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mencontohkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dihadirkan sebagai saksi bisa saja justru berasal dari partai politik peserta pemilu. Hal ini disebut akan mengancam integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
 
"Tanpa sepengetahuan KPU daerah, jajaran di atasnya datang ke Jakarta dibiayai oleh (parpol) peserta pemilu," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Titi menilai sebagai penyelenggara pemilu di tingkat bawah, hal itu tidak dibenarkan. Andai harus, perlu ada izin yang menyatakan diperbolehkannya dari kelembagaan KPU pusat maupun daerah sebagai saksi.
 
Baca juga:Hakim MK Dilarang Sidangkan Perkara Daerah Asal
 
"Jadi tidak ada tuh kejadian KPU kabupaten kota datang ke Jakarta dibayarkan pemohon, atau dibayar oleh pemohon atau dibayar pihak terkait, dibayar oleh peserta pemilu," ucap Titi.
 
Untuk menghindari hal itu, lanjut Titi, perlu koordinasi satu pintu yang dikepalai oleh KPU pusat. Sehingga, saat sampai di tingkat KPU provinsi maupun kabupaten/kota, petugas yang terlibat dalam pemilu memahami betul tugas dan perannya saat dihadirkan di persidangan MK.
 
"Persiapan itu bukan hanya soal konsolidasi soliditas internal, tapi juga menyupervisi penyusunan jawaban (saat persidangan). Sehingga jawaban dari pihak KPU itu betul-betul tepat di dalam menjawab dalil permohonan pemohon. Namun juga memastikan koordinasi mereka berjalan betul-betul baik dalam hierarki koordinasi yang dikoordinir KPU RI," jelas Titi.
 
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan PHPU Pileg pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
 
Hakim MK akan dibagi menjadi tiga panel dalam persidangan PHPU pileg. Para hakim dipastikan tidak menangani perkara dari daerah asal sang pengadil.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif