Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibagi menjadi tiga panel dalam persidangan perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif. Para hakim dipastikan tidak menangani perkara dari daerah asal sang pengadil. 

"Misalnya dari Sumbar (Sumatra Barat) tidak akan masuk ke panel Profesor Saldi (hakim MK Saldi Isra)," kata juru bicara MK Fajar Laksonodi Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.

Menurut dia, skema ini mengurangi munculnya konflik yang mempermasalahkan asal daerah dari hakim yang mengadili persidangan."Akan ada upaya MK untuk meminimalisir atau menihilkan yang namanya conflict of interest," tutur dia.

Fajar belum dapat memastikan berapa jumlah perkara PHPU Pileg 2019 yang akan dipersidangan. Pasalnya, data tersebut baru dapat diketahui siang ini, pada 13.00 WIB, melalui akta registrasi perkara konstitusi (ARPK).

Baca: Mahfud MD Sarankan Pileg Kembali Gunakan Proporsional Tertutup

"Iya nanti akan kami publikasi, jadi nanti akan ada ARPK untuk partai, provinsi, dan dapilnya (daerah pemilihan). Jadi satu perkara nantinya akan ada satu ARPK," jelas dia.

Ketika ARPK sudah terbit, MK akan memberikan jadwal sidang kepada pemohon, pihak terkait, dan partai politik. "Dari situ baru bisa tau provinsi mana, dipersoalkan dari partai apa, dan yang terkait dengan hal itu dari partai apa," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))