Wiranto Minta Peserta Pemilu yang Kalah Lapang Dada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)
Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil pemilu dengan lapang dada. Andai tak menerima ia meminta penyelesaian dilakukan melalui baik-baik.
"Mengajak semua pihak menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan dengan sikap ksatria mengakui kekalahannya, karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
Terlebih kata Wiranto, kekalahan jangan direspons dengan aksi demo. Aksi massa dikhawatirkan memicu kerusuhan.
"Pemerintah meminta agar rencana seperti itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban," lanjut Wiranto.
Baca juga: Golkar dan PKB Berebut Kursi Ketua MPR
Pasca-penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019, sejumlah pihak menurunkan massa untuk memprotes keputusan KPU. Aksi bahkan dilakukan dengan mengepung gedung penyelenggara pemilu; KPU dan Bawaslu berikut juga gedung DPR RI dan Istana Negara.
Menurut Wiranto, aksi protes tersebut merupakan tindakan keliru dan banyak ditentang masyarakat. Bahkan ia menyebut pengerahan massa tak ubahnya kejahatan serius yang dapat mengancam kedaulatan negara.
"Maka siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman berat," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Mengajak semua pihak menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan dengan sikap ksatria mengakui kekalahannya, karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
Terlebih kata Wiranto, kekalahan jangan direspons dengan aksi demo. Aksi massa dikhawatirkan memicu kerusuhan.
"Pemerintah meminta agar rencana seperti itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban," lanjut Wiranto.
Baca juga: Golkar dan PKB Berebut Kursi Ketua MPR
Pasca-penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019, sejumlah pihak menurunkan massa untuk memprotes keputusan KPU. Aksi bahkan dilakukan dengan mengepung gedung penyelenggara pemilu; KPU dan Bawaslu berikut juga gedung DPR RI dan Istana Negara.
Menurut Wiranto, aksi protes tersebut merupakan tindakan keliru dan banyak ditentang masyarakat. Bahkan ia menyebut pengerahan massa tak ubahnya kejahatan serius yang dapat mengancam kedaulatan negara.
"Maka siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman berat," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
