Polri Respons Usulan Bawaslu Tunda Pilkada 2024
Ilustrasi pemilu/Medcom.id.
Jakarta: Mabes Polri merespons usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Polri menyatakan siap mengawal tahapan pesta demokrasi.
"Kami Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu serentak 2024," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat dikonfirmasi, Jumat, 14 Juli 2023.
Sandi mengatakan Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata. Operasi itu digelar dari tingkat mabes sampai tingkat polres.
"Kami akan bekerja sama dan bersinergi dengan TNI hingga pemerintah daerah (stake holder terkait) dalam pengamanan pemilu nanti," ujar jenderal bintang dua itu.
Polri akan membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif. Baik dari sisi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran.
"Bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis," tutur Sandi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas. Bagja khawatir karena Pilkada 2024 digelar pada November, setelah pelantikan presiden baru beserta menteri dan pejabat yang mungkin berganti pada Oktober 2024.
Bagja menilai potensi permasalahan Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 terdiri atas tiga aspek, yaitu penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Masalah pada penyelenggara meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi.
Sementara itu, potensi masalah dari segi peserta pemilu terletak pada masih maraknya politik uang. Kemudian, belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralitas ASN, dan penggunaan alat perga kampanye yang tidak tertib.
Adapun potensi permasalahan dari aspek pemilih yaitu kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks maupun hate speech.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Kami Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu serentak 2024," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat dikonfirmasi, Jumat, 14 Juli 2023.
Sandi mengatakan Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata. Operasi itu digelar dari tingkat mabes sampai tingkat polres.
"Kami akan bekerja sama dan bersinergi dengan TNI hingga pemerintah daerah (stake holder terkait) dalam pengamanan pemilu nanti," ujar jenderal bintang dua itu.
Polri akan membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif. Baik dari sisi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran.
| Baca: Ketua Bawaslu Usul Opsi Penundaan Pilkada 2024 Dibahas |
"Bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis," tutur Sandi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas. Bagja khawatir karena Pilkada 2024 digelar pada November, setelah pelantikan presiden baru beserta menteri dan pejabat yang mungkin berganti pada Oktober 2024.
Bagja menilai potensi permasalahan Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 terdiri atas tiga aspek, yaitu penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Masalah pada penyelenggara meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi.
Sementara itu, potensi masalah dari segi peserta pemilu terletak pada masih maraknya politik uang. Kemudian, belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralitas ASN, dan penggunaan alat perga kampanye yang tidak tertib.
Adapun potensi permasalahan dari aspek pemilih yaitu kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks maupun hate speech.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
