Kubu Prabowo Mengakui Susahnya Membuktikan Kecurangan
Ilustrasi: Sidang di MK. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Kuasa hukum pasangan capres/cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, mengakui tidak mudah membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kubu Prabowo tak ingin pembuktian kecurangan pemilu semuanya dibebankan ke pihaknya.
"Membuktikan presiden sedang aktif melakukan kecurangan TSM bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, aparat dan birokrasi," kata Denny dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 juni 2019.
Denny tak ingin pihak pemohon dalam hal ini kubu Prabowo dibebankan membuktikan seluruh dugaan-dugaan kecurangan. Pihak pemohon memiliki keterbatasan akses dan kewenangan untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan pemilu.
"Pemohon tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi mencari alat bukti apalagi menghadirkan memaksa orang hadir di persidangan karena itu sangat tidak fair beban pembuktian ditanggung oleh pemohon," ujar Denny.
Pemohon meminta majelis hakim MK berperan aktif turut mencari pembuktian kecurangan pemilu. Peran aktif hakim MK mencari pembuktian sah diatur dalam pasal 42 UU Mahkamah Konstitusi.
"Mahkamah hakim yang mulia bersama-sama memimpin aktif proses pembuktian diatur dalam pasal 42 UU MK," ucap Denny.
Agenda sidang MK hari ini ialah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon. Di muka persidangan, pemohon menyampaikan pokok permohonan di depan pihak terkait, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Permohonan juga dibacakan di hadapan pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pemberi keterangan Bawaslu.
Sidang perdana PHPU sedang berlangsung. Medcom.id menyiarkan langsung persidangan melalui:
video.medcom.id/streaming
YouTube Medcom ID: https://bit.ly/2ReoNAJ
Facebook Medcom ID: https://bit.ly/2IdqICG
https://www.medcom.id/live
YouTube Metrotvnews: https://bit.ly/2KT7RyF
Facebook Metro TV: https://bit.ly/2FaD1O9
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Membuktikan presiden sedang aktif melakukan kecurangan TSM bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, aparat dan birokrasi," kata Denny dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 juni 2019.
Denny tak ingin pihak pemohon dalam hal ini kubu Prabowo dibebankan membuktikan seluruh dugaan-dugaan kecurangan. Pihak pemohon memiliki keterbatasan akses dan kewenangan untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan pemilu.
"Pemohon tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi mencari alat bukti apalagi menghadirkan memaksa orang hadir di persidangan karena itu sangat tidak fair beban pembuktian ditanggung oleh pemohon," ujar Denny.
Pemohon meminta majelis hakim MK berperan aktif turut mencari pembuktian kecurangan pemilu. Peran aktif hakim MK mencari pembuktian sah diatur dalam pasal 42 UU Mahkamah Konstitusi.
"Mahkamah hakim yang mulia bersama-sama memimpin aktif proses pembuktian diatur dalam pasal 42 UU MK," ucap Denny.
Agenda sidang MK hari ini ialah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon. Di muka persidangan, pemohon menyampaikan pokok permohonan di depan pihak terkait, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Permohonan juga dibacakan di hadapan pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pemberi keterangan Bawaslu.
Sidang perdana PHPU sedang berlangsung. Medcom.id menyiarkan langsung persidangan melalui:
video.medcom.id/streaming
YouTube Medcom ID: https://bit.ly/2ReoNAJ
Facebook Medcom ID: https://bit.ly/2IdqICG
https://www.medcom.id/live
YouTube Metrotvnews: https://bit.ly/2KT7RyF
Facebook Metro TV: https://bit.ly/2FaD1O9
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
