Bawaslu Duga WNA Terdaftar Pemilih Saat Proses Coklit
Contoh KTP-el yang bisa dimiliki warga negara asing. Masa berlaku disesuaikan dengan masa izin tinggal di Indonesia. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga 103 warga negara asing (WNA) pemegang kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta serius menangani persoalan ini.
"Sekarang kemungkinan dari coklit atau saat proses update pendaftaran pemilih," kata Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
Bagja mengatakan, berdasarkan pengakuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data WNA itu tak berasal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Oleh karena itu, Bagja menduga data WNA terdaftar sebagai pemilih saat proses coklit.
Dia menduga, kemungkinan ada kesalahan petugas pemutakhiran data pemilih. Pasalnya KTP-el milik WNA dan KTP-el WNI secara fisik hampir sama.
"Ini juga yang harus jadi perhatian Dukcapil, apakah harus dibedakan KTP-nya," ungkap Bagja.
Baca: WNA Pemilik KTP-el Dipastikan Tak Nyoblos
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) juga menduga masuknya WNA dalam DPT terjadi karena kesalahan dalam proses coklit. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya petugas coklit di lapangan.
"Kesalahan administrasi yang tidak bisa membedakan KTP untuk penduduk dengan KTP untuk orang asing," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Kesalahan itu membuat WNA yang memegang KTP masuk ke dalam daftar pemilih. Namun, menurut JK, kesalahan itu wajar.
JK menjelaskan alasan WNA diberikan KTP untuk memudahkan WNA yang tengah bekerja dalam waktu lama di Indonesia.
KTP tersebut menjadi pengganti paspor. Sehingga, selama bekerja atau berkegiatan di luar para WNA tak perlu membawa paspor.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendgari, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya menemukan 103 WNA pemilik KTP-el terdata dalam DPT. Zudan mengaku menemukan data itu setelah melakukan pengecekan terhadap 1.600 WNA pemegang KTP-el. Zudan mengaku sudah menyerhakan data tersebut ke KPU untuk ditindkalanjuti.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah menerima data 103 warga negara asing (WNA) tersebut. KPU langsung menindaklanjuti data itu untuk dilakukan verifikasi di DPT maupun verifikasi faktual di lapangan.
"KPU RI telah menerima 103 nama WNA pemilik KTP-elektronik yang diduga ada di DPT dari Dukcapil kemarin, Senin, 4 Maret 2019," kata Komisioner KPU, Viryan Azis.
Hasil pencermatan KPU, 103 WNA pemilik KTP-el yang diduga terdaftar di DPT ini tersebar di 17 provinsi dan 54 kabupaten/Kota. KPU langsung menindaklanjuti data tersebut hari ini dengan menginstruksikan ke KPU di 17 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota tersebut untuk langsung melakukan verifikasi data dengan melakukan pengecekan daftar pemilih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Sekarang kemungkinan dari coklit atau saat proses update pendaftaran pemilih," kata Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
Bagja mengatakan, berdasarkan pengakuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data WNA itu tak berasal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Oleh karena itu, Bagja menduga data WNA terdaftar sebagai pemilih saat proses coklit.
Dia menduga, kemungkinan ada kesalahan petugas pemutakhiran data pemilih. Pasalnya KTP-el milik WNA dan KTP-el WNI secara fisik hampir sama.
"Ini juga yang harus jadi perhatian Dukcapil, apakah harus dibedakan KTP-nya," ungkap Bagja.
Baca: WNA Pemilik KTP-el Dipastikan Tak Nyoblos
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) juga menduga masuknya WNA dalam DPT terjadi karena kesalahan dalam proses coklit. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya petugas coklit di lapangan.
"Kesalahan administrasi yang tidak bisa membedakan KTP untuk penduduk dengan KTP untuk orang asing," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Kesalahan itu membuat WNA yang memegang KTP masuk ke dalam daftar pemilih. Namun, menurut JK, kesalahan itu wajar.
JK menjelaskan alasan WNA diberikan KTP untuk memudahkan WNA yang tengah bekerja dalam waktu lama di Indonesia.
KTP tersebut menjadi pengganti paspor. Sehingga, selama bekerja atau berkegiatan di luar para WNA tak perlu membawa paspor.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendgari, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya menemukan 103 WNA pemilik KTP-el terdata dalam DPT. Zudan mengaku menemukan data itu setelah melakukan pengecekan terhadap 1.600 WNA pemegang KTP-el. Zudan mengaku sudah menyerhakan data tersebut ke KPU untuk ditindkalanjuti.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah menerima data 103 warga negara asing (WNA) tersebut. KPU langsung menindaklanjuti data itu untuk dilakukan verifikasi di DPT maupun verifikasi faktual di lapangan.
"KPU RI telah menerima 103 nama WNA pemilik KTP-elektronik yang diduga ada di DPT dari Dukcapil kemarin, Senin, 4 Maret 2019," kata Komisioner KPU, Viryan Azis.
Hasil pencermatan KPU, 103 WNA pemilik KTP-el yang diduga terdaftar di DPT ini tersebar di 17 provinsi dan 54 kabupaten/Kota. KPU langsung menindaklanjuti data tersebut hari ini dengan menginstruksikan ke KPU di 17 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota tersebut untuk langsung melakukan verifikasi data dengan melakukan pengecekan daftar pemilih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
